Tuntutan Kerugian Ratusan Juta, Bila Terjadi Penangkapan dan Penahanan Sewenang Wenang

Screenshot_2015-12-14-23-45-34Pada 8 Desember 2015, Pemerintah mengeluarkan PP No 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua PP No 27 Tahun 1983. Perubahan dikhususkan pada nilai ganti rugi karena penangkapan, penahan sewenang wenang, tidak sesuai peraturan perundang-undangan atau salah orang. Apabila sebelumnya melalui PP No 27/1983 ganti kerugian maksimal Rp. 3.000.000, melalui PP No 92/2015 ganti kerugian yang diminta dapat mencapai Rp. 300.000.000 dan bila mengakibatkan kematian dapat menuntut ganti rugi sampai Rp. 600.000.000

Berikut soft file PP No 92 Thn 2015

Ketentuan Narkotika dalam RKUHP (Lagu Lama Cover Baru)

AnggaraRancangan KUHP yang saat ini sedang dibahas oleh DPR RI mendapat perhatian publik. Model yang digunakan oleh RKUHP adalah mengkompilasi berbagai ketentuan pidana diluar KUHP dengan metode “copy paste”. Salah satunya adalah ketentuan mengenai tindak pidana narkotika dan psikotropika yang sebelumnya diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Ibarat pepatah, “Lagu lama cover baru” ketentuan pidana narkotika dan psikotropika dalam RKUHP tidak menyelesaikan permasalahan kebijakan narkotika saat ini yang tidak hanya mengkriminalisasi pengguna namun overkriminalisasi pengguna dengan penerapan ketentuan “memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika tanpa hak atau melawan hukum” dengan pemberian ancaman hukuman minimal ditambah denda yang tinggi. Permasalahan ini coba dituliskan dalam kertas posisi oleh alinasi nasional reformasi KUHP  dan kertas posisinya bisa di download disini

Pengguna Narkotika, Penjara atau Rehabilitasi?

Sedang asik nongkrong di PKNI ada telepon dari Kompas TV minta perwakilan PKNI hadir untuk talkshow terkait kebijakan narkotika yang dibuat oleh Budi Waseso (Ketua BNN), setelah kordinasi dengan para bos-bos PKNI akhirnya mendapat restu untuk ikut talk show tersebut, karena sedikit mendadak akhirnya menyampaikan apa yang diketahui. Walaupun waktuya sedikit semoga pesan agar pemerintah lebih memberikan dukungan bagi pengguna narkotika dan menjauhkan mereka dari pemenjaraan tercapai.

Pendampingan Hukum Pengguna Narkotika (Panduan Singkat)

Pendampingan Hukum Pengguna Narkotika

Pendampingan Hukum Pengguna Narkotika

Saya bukan pengacara yang spesialis menangani perkara narkotika. Saya yakin banyak orang yang kemampuannya lebih handal dalam mendampingi perkara narkotika. Saya hanya beberapa kali menangani perkara narkotika dan senang mengkritisi kebijakan perang terhadap narotika khususnya yang menyasar pada pengguna narkotika / penyalahguna narkotika. Pada suatu waktu rumah cemara meminta saya untuk sharing pengetahuaan dan pengalaman penanganan kasus narkotika dan menjadi konsultan hukum paralegal dibawah komunitas PKNI. Dengan segala keterbatasan saya menyetujui untuk membuat buku panduan pendampingan hukum pengguna narkotika.

Awalnya buku tersebut ditujukan untuk paralegal namun setelah banyak diskusi dengan rekan-rekan pengacara, mereka seringkali “hopeless” dalam melakukan pendampingan kasus narkotika sampai ada yang bilang, “gak mungkin bisa bro dapatin 127 apalagi rehabilitasi, kalau gak main sama polisi atau hakim”. Padahal dalam prakteknya paralegal yang dilakukan komunitas PKNI seringkali kasus yang didampinginya dihentikan proses hukumnya berkat kemampuan diplomasi dan penyajian bukti kesehatan dampingannya. Pada akhirnya saya putuskan untuk membuat buku singkat ini bagi semua kalangan Advokat, paralegal, keluarga atau kerabat yang memang berniat melakukan pendampingan bagi pengguna narkotika yang berhadapan dengan hukum. Sayangnya  Saya hanya penulis dan tidak memiliki otoritas untuk melakukan distribusi buku tersebut, bila ada yang berminat dapat menghubungi rumah cemara atau PKNI  

Semoga buku ini dapat bermanfaat menambah literature dalam membantu pengguna narkotika yang berhadapan dengan hukum

SMUN 46 (Texas 46) angkatan 1997 / 2000, Reuni dan Buka Puasa Bersama

Sudah lima belas tahun, sejak selesai dari sekolah menengah (tahun 2000). Para alumni angkatan 97/2000 SMUN 46 Jakarta, atau yang sering disebut Texas 46 berkumpul bersama sekaligus buka puasa . Acara ini diadakan pada 3 Jli 2015 bertempat Cafe Tamani Kemang. Kurang lebih 30 orang alumni/alumnus hadir pada acara tersebut. .

Buka Puasa 46 03072015Suasana yang akrab dan hangat tersebut ditambah semarak dengan diadakannya doorprize dan suvenir.

IMG-20150703-WA0039

Menurut Ketua Pelaksana, Bpk. Charlie “Buka Puasa dan reuni ini diadakan setiap tahun sekali dan setiap tahunnya bertambah pesertanya, jejaring sosial seperti whatsap dan path turut membantu untuk memudahkan menginformasikan acara tersebut.

Bidari 46

Acara ini tidak hanya sebagai ajang kumpul kumpul namun juga untuk mengenang kebersamaan, membangun jaringan kerja, jaringan pertemanan dan mungkin jaringan percintaan (khusus yang masih Jomblo). Semoga para alumni SMUN 46, khususnya angkatan 97/2000, semakin sukses dan tetap menjaga silaturahmi sesama alumni.

Pria Pria Tampan Alumni 46

Potensi Peradilan Sesat Masih Tinggi, Pengaturan Peninjauan Kembali Perlu Dibenahi

cropped-judgment-of-solomon.jpgPeradilan Pidana Indonesia Memiliki Potensi Peradilan Sesat dan Kekeliruan dalam proses peradilan yang sangat tinggi, untuk itu pengaturan Peninjauan Kembali sangat perlu diperhatikan dalam Rancangan KUHAP ke depan.

Paska putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 34/PUU-XI/2013, pengaturan Peninjauan Kembali (PK) berubah dalam KUHAP, PK kemudian bisa diajukan lebih dari satu kali. Menurut MK, kebenaran materiil mengandung semangat keadilan sedangkan norma hukum acara mengandung sifat kepastian hukum yang terkadang mengabaikan asas keadilan. MK mengatakan bahwa untuk alasan keadilan dalam perkara pidana, manakala ditemukan adanya keadaan baru (novum), maka pembatasan PK bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Putusan itu kemudian direspon berbeda oleh Mahkamah Agung (MA) melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjuan Kembali dalam Perkara Pidana (SEMA 7/2014), MA kemudian melakukan pembatasan pengajuan Permohonan Kembali yang hanya dapat dilakukan satu kali atas dasar ditemukannya bukti baru atau novum. SEMA 7/2014 ini akhirnya menimbulkan masalah baru dalam pengaturan KUHAP sebab dengan begitu terdapat dua ketentuan yang mengatur hal berbeda tentang PK, yaitu putusan MK dan KUHAP serta SEMA 7/2014.

Komite Untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (Komite KUHAP) memandang bahwa pengaturan PK perlu diperhatikan terlebih dalam Rancangan KUHAP (RKUHAP) ke depan, sebab ada beberapa hal yang harus dipastikan.

Pertama, Komite KUHAP memandang bahwa permohonan PK lebih dari satu kali sudah tepat dan sejalan dengan tujuan PK diatur yaitu dengan alasan keadilan. Selain itu jangka waktu permohonan PK juga tidak boleh dibatasi, ini berarti selama terdapat Novum atau alasan mengajukan PK, maka permohon PK dapat mengajukan PK ke MA.

Kedua, Selain atas dasar keadaan baru dan pertentangan putusan hakim, alasan lain dapat diajukannya PK adalah Apabila di kemudian hari diketahui adanya tindak pidana yang menyebabkan hilangnya independensi dan integritas penegak hukum yang memeriksa perkara.

Ketiga, Pemohon PK yang dinyatakan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atau beritikad tidak baik dengan tidak menjalankan pidana yang sudah dijatuhkan sebelumnya tidak dapat mengajukan PK. Namun pengaturan bahwa terpidana harus hadir dalam Sidang Peninjauan Kembali harus ditinjau ulang

Keempat,  Apabila terpidana telah menjalani putusan yang diajukan peninjauan kembali dan ternyata putusan peninjauan kembali membebaskan, melepaskan dari segala tuntutan hukum, putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum atau putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, maka pemohon peninjauan kembali atau ahli warisnya wajib diberikan ganti kerugian dan rehabilitasi.

Komite KUHAP memandang bahwa pengaturan PK harus didudukkan kembali pada alasan dasarnya dibentuk, yaitu karena adanya “peradilan sesat” atau kekeliruan yang nyata dalam proses peradilan pidana. Terlebih dalam peradilan pidana Indonesia yang memiliki potensi terjadinya “peradilan sesat” tinggi karena minimnya pengawasan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, inilah sebenarnya yang  menjadi salah satu akar  timbulnya novum yang muncul justru di akhir perkara pidana.

Pendekatan crime control model terlalu menonjol dalam penegakan hukum pidana sehingga pengawasan atas langkah-langkah upaya paksa kurang memadai. Salah satu implikasinya adalah banyak problem dalam pengumpulan alat bukti. Selama ini, menurut Komite KUHAP, tindakan dari aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut umum memang minim pengawasan karena diskresi penyidik dan penuntut yang terlalu besar. Sebab lembaga pengawasan dan kontrol horizontal terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum seperti Praperadian benar-benar gagal total dalam KUHAP. Akibatnya maka potensi novum novum akan kerap muncul di akhir peradilan.

Atas dasar tersebut, Komite KUHAP memandang bahwa pemerintah perlu berkonsentrasi dan serius dalam melakukan pembahasan ke depan terkait isu PK. PK tidak dapat dilihat hanya sekedar prosedur hukum formal belaka, namun perlu memandang pentingnya mekanisme PK bagi pencari keadilan di Indonesia.

Komite KUHAP, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Mawar Saron, LBH Pers, LBH APIK Jakarta, LBH Semarang, PBHI, HRWG, ILRC, Arus Pelangi, Huma, MAPPI, LeiP, Imparsial, PSHK, ELSAM, CDS, ICJR

Media briefing ini disampaikan oleh Komite Untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KuHAP) yang terdiri dari LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Mawar Saron, LBH Pers, LBH APIK Jakarta, LBH Semarang, PBHI, HRWG, ILRC, Arus Pelangi, Huma, MAPPI, LeiP, Imparsial, PSHK, ELSAM, CDS, ICJR

pada 9 April 2015 di Bakoel Kopi, Cikini Jakarta

Surat Terakhir dari Pecandu

hak tersangka lifletIBU dan AYAH. Maafkanlah kebodohanKu yang mengakibatkan hidupku menjadi seorang pecandu. Dan terima kasih atas support yang selalu kalian berikan tuk kami agar bisa pulih dengan tiada pernah engkau lelah dan letih. Walaupun dinegara dzalim ini memperlakukan korban narkoba seperti binatang dan tidak layak hidup disini.. Tetapi para orang tua pecandu tetap semangat dan selalu memberikan harapan harapan baru agar kami bisa kembali hidup dgn normal.

Terima kasih wahai dzat yang memberi kehidupan karna telah kau anugrahkan dalam kehidupan kami dengan memberikan kami malaikatMU yang berwujud orang tua yang sabar membela kami disaat seluruh rakyat negeri ini membenci kami dan kamilah yang akan menjadi saksi di akherat nanti jika yang dilakukan oleh para orang tua pecandu itu adalah perjuangan jihad dalam memelihara kehidupan kami. Maka kami bersaksi dan menuntut jika para orang tua pecandu haruslah wajib dimasukan disurga.Karna kalian telah bHEPATITISecewaalian mampu menjaga titipan tuhan yang mana orang lain tidak akan mampu berbuat seperti kalian. Menjaga Dari kami bayi sampai hembusan akhir nafas kami yang mati sebagai korban dampak perang terhadap narkotika.

Melalui surat ini maka saya mewakili pecandu dimana pun dan pecandu yang telah gugur dalam perang melawan narkotika ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada orang tua kami sekaligus kami menyatakan betapa beruntung dan bangganya kami memiliki ayah dan ibu seperti kalian.Dan saya mewakiki saudara kami para pecandu yang telah gugur sebagai korban perang terhadap narkotika ingin menyampaikan agar setiap nyawa kami yang hilang itu tidaklah sia sia.

Juga ingin meminta maaf yang sebesar besarnya kepada orang orang yang pernah kami sakiti. Dan kamipun telah memaafkan bagi kalian orang orang yang telah dzalim menyiksa dan membunuh kami dalam penjara. Yang mana hal itu yang menyebabkan kami tidak bisa mengucapkan maaf sekaligus terima kasih kepada ayah dan ibu kami sebagai salam perpisahan terakhir dari anaknya.

Kami diperlakukan tidak adil dan kami dianggap orang yang tak berarti padahal dunia telah setuju dan menyepakatinya jika pecandu adalah orang yang menjadi korban dalam kejahatan narkotika. Pecandu adalah target atau sasaran Dari kejahatan narkotika.Tanya kepada diri kalian :

1. Sejak kapan korban kejahatan dikriminalisasi dan distigmasasi sebagai penjahat dan kriminal.
2. Sejak kapan anak bangsa yang tertindas malah didzolimi.
3. Sejak kapan korban kejahatan dirampas kemerdekaannya yang menurut uu sebagai korban haruslah dilindungi hak haknya.
4. Sejak kapan korban narkotika yang sebagian besar dalam sakit parah dan mematikan akibat narkotik yang dikonsumsinya seperti HIV, TBC, HEPATITIS C, KELENJAR GETAH KUNING tidak diobati melainkan dibawa ke dan dimasukan penjara(biadab) untuk membunuh kami dengan cara menyiksa kami sedikitnya 4 tahun menurut UU 35. Membiarkan kami tersiksa hidup dengan penyakit mematikan kami dan tidak diobati.
5. Perbuatan Pecandu tidak menimbulkan korban tetapi hukuman yang kami terima adalah penyiksaan diri kami yang sedang sakit di dalam penjara hingga banyak Dari kami tidak kuat akan siksaan itu dan terpaksa harus menyerah dengan menghembuskan nafas kami didalam penjara.
6. Kami dicitrakan dan di stigma sebagai penjahat besar dan menjijikan dinegeri ini walaupun FAKTA jika dalam perbuatan kami tidak ada korban tetapi semua membenci kami hingga LBH pun melanggar sumpah advokat karna mereka pun enggan membela kami dipersidangan. Makanya saya Hadi Junaedi dengan seorang diri menjalani persidangan dan diputus 17 tahun
7. Sayapun tidak mengerti kenapa negeri dzalim kepada kami yang korban narkotika. Yang mana tidak ada korban dari apa yang kami perbuat. Dengan menciptakan uu 35 yang mana bagi kami itu bukanlah hukuman tapi penzaliman untuk menyiksa kami yang sedang dalam keadaan sakit.
8. Rehabilitasi tidak pernah diberikan untuk kami bahkan itu suatu hal yang tidak akan mungkin kami bisa dapatkan karna harga rehabilitasi dinegara dzalim ini adalah 600 jutaan.
9. Rehabilitasi adalah hukuman tuk para bandar sebagai pelaku kejahatan narkoba yang tertangkap. Dan rehabilitasi bukan untuk kami yang sudah tidak punya uang lagi yang habis dimiskinkan oleh narkoba.
10. Kami pecandu tidak pernah dikasih kesempatan untuk bisa pulih dan hidup normal Serta meraih masa depan gemilang dinegara ini.
11. Karna kami tidak diberi kesempatan untuk mendapatkan perawatan dan kesembuhan Dari penyakit mematikan tersebut. Maka hilang jugalah hak hidup kami.

Tapi kami sudah memaafkan semua hal itu karna kami telah dirangkul dan diajak tuk hidup di alam lain oleh dzat yang menciptakan kami. Penyiksaan yang telah kalian perbuat terhadap diri kami, yang juga makhluk ciptaanNYA. Telah membuat TUHAN marah dan kecewa, karna melihat sudah tidak ada lagi orang yang mau peduli dan mau menolong kami yang sedang sakit. Tapi kalian malah sadis mengirim kami yang sakit untuk disiksa didalam penjara. Untuk itulah tuhan yang penyayang tidak tega melihat kami tersiksa dan DIA menghentikan penyiksaan dan pendzaliman terhadap diri kami dengan cara merangkul dan mengajak kami satu persatu untuk kembali pulang ke alam kami berasal.

Pesan kami yang terakhir adalah cukuplah kami dan jangan siksa teman teman kami yang masih hidup seperti kasus saya yang dihukum 17 tahun. Tapi Rangkul mereka dan berikan pengarahan karna mereka bukan penjahat. Karna mereka juga sangat butuh dukungan Dari kalian semua agar bisa pulih kembali Dari kecanduannya.

Untuk orang tua kami, maka saya mewakili saudara saudara saya yang telah tiada ingin meminta maaf karna belum bisa berbakti dan membalas serta membahagiakan kalian. Tapi percaya dan yakinlah jika tuhan juga pasti telah mengetahuinya bahwa kalian orang tua terbaik didunia ini yang telah sanggup bersabar dalam cobaan dan menjadi pemenang sejatinya dalam menjaga dan merawat titipan tuhan “kami pecandu” dalam hidup kalian.

Wassalam

H**i J*****i
Recovery drugs addict
Yang divonis 17 tahun.

NB :
Surat ini dibuat untuk saudara saudara saya para pecandu yang didzalimi dinegara ini dan dikriminalisasikan juga disiksa hidupnya dipenjara hingga akhir hidupnya.

Dan mereka yang menjadi korban jiwa dampak perang terhadap narkotika yang belum sempat mengucakan kata maaf dan terima kasih kepada orang tua mereka masing masing secara langsung maka melalui surat yang saya buat ini mereka ingin bilang jika mereka bangga memiliki orang tua seperti kalian walaupun mungkin kalian malu mempunyai anak seperti kami seorang pencandu. Yang oleh negaranya di cap sebagai penjahat bahkan diperlakukan hidup hina, tidak seperti para koruptor yang dihormati dinegeri dzalim ini.

Kami para pecandu bukan orang pendendam coz forgiveness is the best way if u want to ask GOD to forgive all your sins.
Jadi apapun yang telah kalian perbuat terhadap kami maka kami Sudah ikhlas untuk memaafkan kalian semuanya.

Saya mewakiki para pecandu yang mati dipenjara ingin meminta pada semuanya. Walaupun kalian masih anggap hina diri kami tapi demi nama sesama makhluk tuhan maka kami minta agar kami dikubur dengan layak. Dan Jangan kuburkan kami di belakang penjara. Sehingga keluarga kamipun susah tuk berziarah ke kuburan kami

———–

Pesan ini saya terima dari seorang Klien Saya yang sedang berjuang pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, dan atas permintaanya sendiri agar surat ini untuk dipublikasikan. Banyak kejanggalan pada kasus, namun sayangnya Saya mendampingi pada tingkat Banding, dan Pengadilan Tinggi belum bisa memberikan keadilan baginya.

Saya terus mencoba untuk memberikan penguatan kepada Klien ini, sehingga tetap optimis dalam memperjuangkan keadilan, karena Saya percaya Tuhan yang maha Adil tidak tidur