Pada beberapa hari terakhir ada pergeseran kampanye oleh para pelaksana kebijakan Narkotika dengan menyampaikan komitmen untuk merehabilitasi pengguna narkotika daripada memasukan mereka kedalam penjara/tempat penahanan. Pelaksanaan kebijakan pemberantasan pengedar narkotika dan penyalahguna narkotika dengan cara pukul rata antara pengedar dan penyalahguna. Kebijakan tersebut diperberat dengan impelemntasi UU Narkotika yang tidak secara jelas membedakan antara Pengguna dan Pengedar Narkotika (lihat praktek pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika) sehingga berakibat banyak orang yang hanya menggunakan narkotika dihukum dengan kejahatan berat atau disamakan dengan Pengedar Narkotika. Tempat penghukumannya juga tidak memisahkan antara Pengguna dan Pengedar sehingga fenomena terbukanya pasar narkotika di tempat-tempat penahanan dan pemenjaraan terjadi. Pada sisi lain hal tersebut juga berdampak pada overcrowded rutan dan lapas dimana kasus narkotika menduduki lebih dari 50% kasus pidana di Indonesia, serta buruknya penanganan Pengguna Narkotika di Rutan dan Lapas.

Upaya penempatan para pengguna ditempat rehab sebenarnya sudah diatur dalam sistem peradilan sejak UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP disahkan (lihat penjelasan Pasal 21 ayat (4) KUHAP) namun implementasi penempatan pengguna dalam tempat rehabilitasi tidaklah mudah karena ini seperti mengawinkan antara kubu yang melihat permasalahan pengguna sebagai permasalahan kriminal dengan kubu yang melihat permasalahan pengguna narkotika sebagai permasalahan kesehatan dan permasalahan sosial. Setelah berbagai upaya desakan masyarakat dan pembicaraan yang cukup panjang, Pada Maret 2014 para pelaksana kebijakan Narkotika yang terdiri dari Mahkamah Agung RI, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, BNN RI, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI membuat peraturan bersama tentang PENANGANGAN PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KEDALAM LEMBAGA REHABILITASI. Peraturan Bersama ini menjadi sarana agar seorang Pengguna Narkotika yang terkena permasalahan hukum yang diduga melakukan tindak pidana narkotika bisa ditempatkan ditempat rehabilitasi selama proses hukum berjalan. Sebagai bagiand dari masyarakat Saya sedang melihat permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dari penerapan peraturan bersama, dan akan saya coba ulas dan analisa dalam tulisan selanjutnya. Selamat Menjalani Proses Perawatan Para Pengguna Narkotika

Bagi para pembaca yang membutuhkan Peraturan Bersama PENANGANGAN PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KEDALAM LEMBAGA REHABILITASI silahkan unduh (disini)