Untuk pertama kalinya dalam sejarah Inggris, para Advokat di Inggris melancarkan mogok karena pemotongan dana bantuan hukum oleh Pemerintah. Pagi 6 Januari 2014, keadilan seakan berhenti di seluruh Inggris.

Penyebab dari situasi ini adalah kebijakan dari Chris Grayling, Justice Secretary, untuk mengurangi anggaran bantuan hukum sebanyak 220 juta poundsterling setiap tahunnya sampai dengan 2018. Grayling menyatakan bahwa sistem bantuan hukum telah kehilangan kredibilitasnya di mata masyarakat. Namun, jajak pendapat yang diselenggarakan oleh Asosiasi Advokat pada Mei 2013 menunjukkan bahwa pemotongan dana bantuan hukum akan menyebabkan orang – orang miskin yang sesungguhnya tidak bersalah akan dijatuhi hukuman. Sebanyak 67 persen responden menyatakan bahwa bantuan hukum adalah biaya yang wajar yang dikeluarkan Negara agar tercipta masyarakat yang adil.

Pemotongan ini bukanlah semata – mata persoalan ekonomi namun sudah menyentuh persoalan prinsip. Pemotongan dana bantuan hukum akan menimbulkan dampak negatif untuk masyarakat miskin di Inggris. Usulan biaya bantuan hukum sangat rendah yang dapat menyebabkan para Advokat tidak akan lagi menangani perkara – perkara pidana yang menimpa masyarakat miskin. Akibatnya para Tersangka dari masyarakat miskin akan membela dirinya sendiri atau menerima situasi pembelaan yang dibawah standar yang secara meluas akan memiliki implikasi terjadinya miscarriages of justice.

Kementerian Hukum menyatakan bahwa dana bantuan hukum akan tetap “dermawan” bahwa setelah dana tersebut jadi dipotong. Berdasarkan data statistik dari Kementerian terlihat bahwa 1200 advokat telah menerima jasa sebesar £ 100.000 per tahun. Namun Criminal Bar Association and Bar Council menyatakan bahwa data tersebut keliru, karena jika dimasukkan pajak dan pengeluaran makan secara rata – rata biaya jasa advokat  mendekati £36,000 atau £27,000 per tahunnya.

Menariknya, usulan pemotongan dana bantuan hukumini juga ditentang oleh Ketua Mahkamah Agung Inggris, Lord Neuberger. Ia menyatakan bahwa  usulan ini membawa akibat atas diabaikannya keadilan bagi warga yang  paling membutuhkan. Lord Neuberger juga menyatakan bahwa pengurangan dana bantuan hukum justru akan membawa beban biaya yang lebih tinggi dalam sistem peradilan. Secara khusus ia menyatakan bahwa jika masyarakat mecabut pengaduan maka ini akan menyebabkan “a rank denial of justice and a blot on the rule of law

Sumber : Hukum Pedia