Tags

, , , , , ,


“Dalam penentuan tindak pidana yang ditentukan padanya, setiap orang berhak atas jaminan untuk mendapatkan bantuaan hukum demi kepentingan keadilan dan tanpa membayar jika ia tidak mempunyai dana yang cukup untuk membayarnya” – Pasal 14 ayat (3) point D Konvensi hak Sipil dan Politik-

Pelatihan KepolisianIbu Shinta marah kepada anaknya (21th) karena, ketika persidangan tidak bisa menyampaikan bukti-bukti riwayat pengobatan yang sudah payah dicari dari berbagai rumah sakit tempat anaknya pernah berobat karena masalah akibat penggunaan narkotika. Pada saat persidangan Si Anak tertunduk lesu, menahan dampak akibat ketergantungan narkotika ketika majelis hakim menanyakan apakah ada bukti yang ingin diajukan. Ibu Shanty yang hanya mengandalkan pensiunan alm Suaminya tidak diberitahu atas akses bantuan hukum, begitupula anaknya dan menerima vonis hakim begitu saja. Alhasil si Anak harus menjalani pidana selama 4 tahun dan denda Rp.800.000.000 atau subsider 5 bulan terkena Pasal yang seharusnya dikenakan pada Pengedar bukan kepada Pengguna/ Penyalahguna Narkotika.

Gambaran kasus diatas umumnya terjadi diseluruh kasus-kasus narkotika, apabila Kita melihat ruang-ruang persidangan hampir setiap hari terdapat kasus pengguna narkotika yang tidak didampingi oleh pengacara waluapun saat itu Jaksa sedang mendakwa dan menuntut Terdakwa degan ancaman pidana penjara paling sedikit 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000 dan paling banyak Rp.8.000.000.000;

Saat ini Kasus narkotika menjadi salah satu kelompok kasus yang mendominasi tindak pidana di Indonesia, berdasarkan data yang dilansir BNN, sejak 2007 – 2011 di Indoneia terdapat 138.558 kasus narkotika, dimana 52.145 kasus adalah penggunaan narkotika dengan 73.357 tersangka. Data ini diluar dari Pengguna narkotika yang dikenakan pasal pengedar karena memiliki, menyimpan, menguasai, membeli narkotika yang akhirnya dikategorikan sebagai Pengedar Narkotika.

Permasalahan UU Narkotika tidak secara jelas memisahkan antara Pengguna dan Pengedar narkotika, terutama pada unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau membeli” narkotika merupakan permasalahan ketidakpastian hukum yang menimpa seluruh pengguna narkotika yang dihadapkan dimuka persidangan. Namun yang lebih parah banyak Tersangka/Terdakwa Pengguna narkotika ketika menghadapi sangkaan/dakwaan tersebut tidak mendapatkan akses bantuan hukum. Banyak Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang tidak memberikan informasi adanya akses bantuan hukum atau banyak juga oknum aparat penegak hukum yang “menekan” / “menakut-nakuti” agar tidak menggunakan Pengacara.

Berdasarkan hasil  Monitoring Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LEIPS) tentang Bantuan Hukum di Indonesia di Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan pada September – Desember 2010, diketahui dari 14990 kasus terdapat 1171 Kasus (79%) yang tidak mendapatkan bantuan hukum dan hanya 318 Kasus (21%) yang mendapatkan akses bantuan hukum di Pengadilan. Dugaan tindak pidana narkotika menduduki posisi tertinggi untuk kasus yang tidak didampingi oleh bantuan hukum yakni sebanyak 598 kasus dari 713 kasus yang dimonitoring.[1].

Tidak adanya akses bantuan hukum tidak hanya mengakibatkan minimnya pembelaan diruang-ruang peradilan, namun juga diduga mengakibatkan banyak pelanggaran HAM pada kasus narkotika khususnya kepada Pengguna. Menurut hasil pendokumentasian Jaringan Pemantau Pelanggaran HAM pada Pengguna Napza di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta sejak 1997 – 2011, dari 139 kasus terdapat 108 kasus  penyangkalan hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Berdasarkan data yang dihimpun setidaknya terdapat peristiwa : kekerasan fisik/penganiyaan (106 peristiwa), Penyiksaan (71 peristiwa), Penggeledahan Tidak Sah (70 Peristiwa), Pemerasan (46 Peristiwa), ancaman/intimidasi (34 peristiwa), Perampasan/ Penyitaan (15 peristiwa).

Disahkanya UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum) memberikan harapan bagi kami kelompok-kelompok yang memberikan edukasi terhadap Pengguna narkotika yang kami kategorikan sebagai korban narkotika. Adanya akses bantuan hukum, tidak hanya menjamin proses peradilan berjalan secara baik (fair trial) namun juga membantu program pemerintah terhadap pemberantasan para pelaku peredaran gelap narkotika dan melakukan upaya pemulihan bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika.

Saat ini, peredaran gelap narkotika didalam tempat-tempat penahanan kembali terangkat oleh media. Lemahnya sistem pengamanan dan keterlibatan oknum petugas merupakan salah satu faktor, namun ada faktor lain yang luput/sengaja tidak diangkat, yakni faktor berkumpulnya antara Pengguna Narkotika/pecandu dengan Pengedar narkotika didalam tempat-tempat penahanan. Banyak Pengguna/Pecandu yang tidak ditempatkan ditempat khusus yang sekaligus merupakan tempat pemulihan sebagaimana diatur dalam KUHAP, namun karena tidak adanya pendampingan dan pembelaan selama proses peradilan, akhirnya banyak APH yang menempatkan Pengguna bersama para Pengedar.

Berdasarkan informasi di Lapangan, banyak para pengedar yang awalnya hanya pengguna narkotika kemudiaan berubah menjadi pengedar dalam skala kecil (bandar kecil) dan semakin lama-semakin meningkat, karena tidak mendapatkan pendampingan dan pembelaan ketika awalnya berhadapan dengan hukum, proses penahanan merupakan sarana belajar/turun ilmu dan pencariaan kader baru pengedar narkotika. Setelah keluar dari penjara beberapa Pengguna kemudiaan bergabung dalam sindikat peredaran gelap narkotika, walaupun banyak yang memutuskan keluar dan membantu kawan-kawan lainya untuk keluar dari jeratan peredaran gelap narkotika.

Pengguna narkotika tidak hanya menjadi alat peras oknum-oknum aparat penegak hukum, permasalahan Stigma masyarakat dan negara yang terus melekat kepada Pengguna Narkotika juga mengakibatkan hanya sedikit lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum yang bersedia mendampingi dan membela kasus Pengguna Narkotika. Beberapa lembaga secara terang-terangan atau tertulis menyatakan tidak mendampingi kasus narkotika. Beberapa dari mereka berpandangan membantu pengguna narkotika sama dengan membantu pengedar, pengguna narkotika tidak miskin karena setiap harinya mampu membeli narkotika dengan harga yang mahal, menjerumuskan pengguna narkotika untuk mendapatkan hukuman yang tinggi  merupakan upaya penjeraan efektif dan berbagai stigma yang melekat.

Stigma yang kemudiaan melahirkan pembatasan/penghalangan Pengguna Narkotika untuk mendapatkan haknya juga terlihat dari berbagai pelaksanaan suatu kebijakan.  UU Bantuan Hukum yang memberikan akses bantuan hukum terhadap masyarakat miskin secara normatif tidak membeda-bedakan bentuk kasus yang dibela. Namun melihat masih adanya stigma yang melekat dari pelaksana bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum dilapangan Kami selaku lembaga/organisasi/kelompok masyarakat yang membantu korban (pengguna) narkotika untuk keluar dari jeratan narkotika merasa penting untuk menekankan tidak adanya pembedaan terhadap kasus narkotika khususnya pengguna dan tetap membuka akses bantuan hukum bagi Pengguna narkotika yang berhadapan dengan hukum.


[1] Monitoring Legal Aid in Indonesia The Right of Suspect/Defendant to Access legal Counsel, LEIPS, 2011