Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit yang berat, baik fisik atau mental yang dilakukan oleh pejabat publik atau setiap orang yang digerakkan oleh pejabat publik. Pengertian tersebut disimpulkan dari Konvensi Menentang Penyiksaan yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1998, namun paska diratifikasinya Konvensi Menentang Penyiksaan di tahun 1998, saat ini Indonesia belum mampu menghilangkan praktek-praktek penyiksaan.

Bahkan dalam catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2011 ditemukan 40 (empat puluh) kasus penyiksaan. Menurut penelitian LBH Jakarta pada tahun 2008, 307 orang dari 367 (atau setara dengan 83,65%) menyatakan mengalami kekerasan saat penangkapan dan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Masih ingat dipikiran kita bersama saat awal tahun ini, dua orang kakak beradik korban penyiksaan ditemukan tewas di ruang tahanan Polsek Sijungjung, Padang, Sumatra Barat. Hal ini menandakan betapa penyiksaan menjadi keseharian dalam penegakan hukum di Indonesia.

Maraknya kasus penyiksaan diperparah lagi dengan tidak ditempuhnya upaya hukum untuk mengkriminalisasi atau menghukum pelaku penyiksaan ditambah belum diratifikasi Optional Protokol Konvensi Menentang Penyiksaan sebagai sarana preventif untuk mencegah penyiksaan merupakan kondisi yang semakin memperburuk keadaan kasus-kasus penyiksaan. Mirisnya lagi, pelaku penyiksaan semakin melanggeng dengan karier yang cemerlang dan menduduki jabatan-jabatan strategis. Padahal pelaku penyiksaan yang menduduki jabatan strategis akan mengfungsikan jabatannya untuk menghalang-halangi proses pertanggung jawaban agar tidak ditarik untuk diperiksa di Pengadilan Umum. Dan sebaliknya, perjuangan para korban penyiksaan untuk menuntut hak-haknya kepada Negara selama ini diabaikan, dan ini membuktikan matinya keadilan bagi korban.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami dari Jaringan Anti
Penyiksaan Indonesia (JAPI) menuntut :

  1. Menghentikan penyiksaan dalam bentuk apapun sekarang juga;
  2. Mengatur penyiksaan masuk sebagai tindakan pidana;
  3. Meratifikasi optional protokol konvensi menentang penyiksaan;
  4. Hentikan Impunitas;
  5. Mengadili Pelaku penyiksaan pada Pengadilan Umum;
  6. Memenuhi Restitusi Bagi Korban.

Jakarta, 26 Juni 2012
Hormat kami,

Jaringan Anti Penyiksaan Indonesia