Hukum dan Hak-Hak Manusia

PERMASALAHAN HAK TERSANGKA & TERDAKWA


Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, tahun 1948,  pasal 1, menyebutkan bahwa “Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”.

(Pembatasan atas kebebasan ini, tidak seharusnya merendahkan martabat dan mencabut hak hak tersangka dan terdakwa).

INDONESIA  adalah negara hukum. Oleh karena itu aspek penegakan hukum, yang ditopang oleh komitmen dan profesionalisme institusi beserta seluruh aparat penegak hukum. Dengan mengandaikan kualitas perundang-undangan, berlangsungnya prosedur dan mekanisme penanganan perkara, serta perilaku aparat penegak hukum yang sejalan dengan cita-cita keadilan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia menjadi aspek penting untuk terus menerus dikelola.

Akan tetapi hampir semua kita tahu bahwa dalam praktiknya, justru aspek inilah (hukum, penegakan hukum dan perilaku aparat penegak hukum) menunjukkan betapa rakyat  semakin dijauhkan dari cita-cita keadilan dan penghormatan atas Hak Asasi Manusia.  Berjayanya mafia hukum dan mafia peradilan, mangkraknya sejumlah kasus publik, terus meningkatnya kejahatan korupsi, kian bertambahnya deretan panjang kasus-kasus rakyat kecil dengan kejahatan kecil yang dipidanakan, penyalah gunaan wewenang aparat hingga bentuk-bentuk kekerasan dalam penyelidikan dan penyidikan. Ini semua memperkuat fakta-fakta tersebut.

Di berbagai pengalaman kasus-kasus kriminal, wilayah yang secara sosial berdekatan dengan dinamika kemasyarakatan kita, buruknya system peradilan pidana beserta seluruh proses hukum yang berlangsung di dalamnya, selalu menempatkan pihak-pihak yang berhadapan dengan proses hukum sebagai pihak yang sama sekali tanpa jaminan perlindungan. Terutama dari system, prosedur, dan perilaku aparat penegak hukum.

Oleh karena itu Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Nasional dengan melibatkan kantor PBHI wilayah (PBHI Jakarta, PBHI Jawa Tengah, PBHI DIY, PBHI Sulsel, PBHI Kalbar, PBHI Sumbar),  merumuskan satu agenda program advokasi terhadap Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa di dalam proses hukum.

Isu hak tersangka dan terdakwa tentu hanyalah ruang persoalan kecil dari begitu luas dan rumitnya problema hukum dan penegakan hukum kita. Akan tetapi justru di ruang hak tersangka dan terdakwa inilah, selama ini tersimpan begitu banyak persoalan yang berujung pada belum terpenuhi dan dijaminnya Hak Asasi Manusia serta berbagai bentuk penyimpangan aparat penegak hukum. Terlebih apabila tersangka dan terdakwa adalah tersangka dan terdakwa kasus-kasus kriminal.

Terkait dengan hak-hak tersangka dan terdakwa PBHI setidaknya mencatat sejumlah persoalan yang diantaranya adalah:

Pertama, banyak terjadi peristiwa pelanggaran hak-hak tersangka dan terdakwa yang berada dalam penahanan sebelum persidangan oleh aparat penegak hukum. Penyiksaan dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat merupakan kejadian yang rutin di tempat-tempat penahanan tersangka. Bahkan ketika tersangka akan ditangkap, sering terjadi penggunaan kekuatan dan senjata api, sehingga banyak dari mereka bukan saja menderita luka tembak, lebih dari itu adalah kematian. Penggunaan senjata api pun bisa melukai atau membunuh orang-orang yang tidak terkait kriminal.

Kedua, sudah menjadi kebiasaan, polisi tidak menegaskan tentang hak-hak orang yang ditangkap dan ditahan. Kelemahan administrasi ini memang tidak terkandung dalam KUHAP, sehingga bukan saja hak-hak orang yang ditangkap dan ditahan tidak masuk dalam pandangan resmi polisi, namun juga berakibat terbukanya praktik dan kebiasaan petugas kepolisian untuk merendahkan martabat manusia.

Ketiga, banyak kasus yang dialami tersangka dan terdakwa tanpa memperoleh akses bantuan hukum, sehingga dipastikan sulit untuk merealisasikan suatu peradilan kriminal yang fair. Tanpa terbukanya akses bantuan hukum bagi tersangka kriminal dari kalangan masyarakat bawah atau miskin merupakan indikasi kuat tentang minimnya jaminan perlindungan hukum. Dampak buruknya adalah sering terjadi pemaksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh polisi yang melakukan interogasi terhadap tersangka dan saksi.

Keempat, banyak kasus di mana seseorang yang semula sebagai saksi justru diubah menjadi tersangka. Tidak ada jaminan perlindungan hukum dalam prosedur peradilan, dapat menimbulkan terjadinya penyelewengan. Bentuk penyelewengan dengan cara memaksakan BAP, polisi pun dapat mengubah seorang saksi justru diseret menjadi tersangka. Namun sebaliknya, terbuka pula praktik untuk melemahkan BAP untuk meringankan hukuman atas seorang terdakwa.

Kelima, sering terjadi dalam penahanan tidak ada medical record atas tersangka dan terdakwa. Demikian pula, tersangka yang mengalami penyiksaan, sering diabaikan untuk memperoleh perawatan medis. Tanpa prosedur ini dapat menimbulkan kondisi di mana orang-orang yang ditahan dapat merosot kesehatannya tanpa memperoleh pertolongan medis. Sedangkan dalam kasus penyiksaan, orang-orang yang ditahan dan diinterogasi tidak dapat menunjukkan secara medis bekas-bekas penyiksaan itu.

Keenam, waktu menuju persidangan bisa berlangsung lama, karena penahanan yang diterapkan cenderung bertele-tele. Sering terjadi proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dilakukan penahanan tersangka dan terdakwa dalam waktu yang panjang. KUHAP membenarkan penahanan maksimum 120 hari di kepolisian, 110 hari di kejaksaan, dan 150 hari di pengadilan tingkat pertama. Bila dihitung secara keseluruhan dapat mencapai 380 hari, lebih dari setahun.

Ketujuh, banyak terjadi di mana tersangka yang ditahan tidak dibawa kepada pejabat yang berwenang untuk menentukan penahanannya. Tanpa penentuan oleh pejabat yang berwenang ini dapat mengakibatkan tersangka dan keluarganya menjadi sasaran pemerasan atau bentuk perlakuan buruk lainnya. Para petugas yang menahan tersangka dapat melakukan praktik yang sewenang-wenang.

Kedelapan, sulitnya memperoleh penangguhan dan/atau pengalihan penahanan selama proses penyidikan berlangsung. Kultur untuk menggunakan atau menyalahgunakan wewenang dalam memupuk penghasilan tambahan dan “unjuk kekuasaan” – sebagai pemegang otoritas yang tidak dapat diganggu gugat – yang masih melekat pada petugas penegak hukum menyebabkan orang-orang yang ditahan menghadapi kesulitan untuk meminta penangguhan dan/atau pengalihan penahanan.

Kesembilan, pengujian terhadap prosedur penahanan seseorang hanya bersifat formal administrasi. Bila terdapat kesalahan, hanya diakui saja, namun tidak berefek pada pemulihan hak-hak tersangka. Sebaliknya, petugas penegak hukum yang melakukan penahanan, tetap mengulangi perbuatan mereka. Sehingga apa pun prosedur peradilan kriminal ditempuh untuk menggugat penegak hukum, tetap tidak menjamin orang-orang yang sudah ditahan untuk dipulihkan hak-haknya.

Berdasarkan persoalan tersebut diatas, PBHI merasa perlu mendesakan agenda penting :

  1. Melakukan revisi KUHAP yang menjamin perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa, khususnya orang-orang yang ditahan;
  2. Mendorong perbaikan institusi, kultur dan perilaku aparat kepolisian dalam menjalankan otoritas, peran dan fungsi sebagai aparat penegak hukum; serta
  3. Memajukan kesadaran publik bahwa apa pun yang dilakukan seseorang atas suatu perbuatan kriminal, tidaklah sepantasnya membenarkan praktik dan tindakan yang merendahkan martabat manusia.
About these ads
Standard

One thought on “PERMASALAHAN HAK TERSANGKA & TERDAKWA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s