Pembaharuan Hukum Acara Pidana (HAP) merupakan suatu hal yang harus dilakukan bila pemerintah memilki kemauaan untuk memperbaiki kondisi hukum di Indonesia. Hukum acara pidana dalam KUHAP yang menjadi acuan dasar hukum acara pidana sktoral dilupakan padahal, UU Sektoral hanya memberikan penambahan aturan khusus, sedangkan secara umum tetap mempergunakan KUHAP, mudahnya bila tidak terdapat ketentuan dalam UU Sektoral tersebut maka KUHAP yang menjadi acuan.

Pembaharuan KUHAP sebenarnya telah menjadi kebutuhan, tidak hanya karena  UU No 8 Tahun 1981 yang familiar KUHAP saat ini banyak menimbulkan permasalahan seperti pelanggaran HAM orang yang berhadapan dengan hukum pidana, penyiksaan untuk mendapatkan pengakuaan atau informasi, tidak jelasnya sistem peradilan pidana di Indonesia, dan jual beli kewenangan (upaya paksa oleh penegak hukum). Permasalahan tersebut terjadi karena lemahnya kontrol internal dalam sistem peradilan pidana itu sendiri, pra peradilan yang diharapkan menjadi kontrol masyarakat terhadap kekuasaan negara yang begitu besar ternyata hanya menjadi kontrol administrative saja dan bersifat amat sangat pasif. Kontrol hakim / ketua pengadilan sebagai bentuk aplikatif kontrol yudikatif terhadap eksekutif pada sistem peradilan pidana tidak mendapatkan kewenangan yang terlalu besar[1]. Lembaga kontrol pengawas eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan dan Komisi Yudisial hanya menjadi hiasan semata, karena lemahnya kewenangan yang diberikan kepada mereka.

Upaya pembaharuan hukum acara pidana yang dilakukan oleh Tim Pembaharuan Hukum Acara Pidana dengan mempertimbangkan adanya perubahan sosial, teknologi, transportasi dll serta Konsekuensi Indonesia telah mengesahkan (ratifikasi) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau penghukuman lain yang Kejam, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi. Semangat pembaharuan KUHAP terus mendapatkan hambatan dari berbagai pihak khususnya dari aparatur penegak hukum itu sendiri

Atas dasar itu penting bagi pemerintah untuk Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hak Sipil dan Politik, khususnya untuk penahanan sebelum pengadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I.      Perlindungan Praduga Bersalah

Semua negara di dunia, yang mengakui sebagai negara hukum menerapkan asas praduga tak bersalah. Konstitusional Negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945, Pasal 11 ayat (1) menyatakan “Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak untuk dianggap tidak tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya sesuai dengan hukum , dalam pengadilan yang terbuka dimana ia memperoleh semua jaminan yang dibutuhkan untuk melakukan pembelaanya”

Penahanan sebelum adanya putusan hukum yang final, adalah bentuk penginkaran atas hak asasi manusia dan asas Praduga tidak bersalah. Pembatasan atas hak tersebut selain harus secara jelas dinyatakan oleh Undang-Undang. UU No 8 Tahun 1981 (KUHAP) telah mengatur penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang di duga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulang tindak pidana. KUHAP memberikan wewenang penuh kepada Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim untuk menentukan apakah tersangka/terdaka ditahan atau tidak dengan pertimbangan subyektif karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, penentuan subyektif tersebut haruslah melihat fakta-fakta yang ada, sehingga menjadi penting penentuan tersangka dapat ditahan atau tidak haruslah diambil oleh pihak yang menjalankan fungsi pengadilan dalam hal ini hakim bukan penyidik atau penuntut umum.

II.    Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvenan Hak Sipil dan Politik berjanji untuk menghormati dan menjamin aturan dalam kovenan baik dalam aturan perundang-undangan maupun kebijakan-kebijakan yang diambil

Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Konvensi Hak sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia melalui UU No 12 Tahun 2005 secara tegas menyatakan “Siapapun yang ditangkap atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana harus segera dibawa ke hadapan hakim atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk melaksanakan kekuasaan pengadilan” ayat (4) menyatakan “Siapapun yang dirampas kemerdekaanya dengan cara penangkapan, mempunyai hak untuk disidangkan di depan pengadilan, agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya dan memerintahkan pembebasan apabila penahanan tersebut tidak sah menurut hukum”

Ketentuan hukum acara pidana yang saat ini diberlakukan di Indonesia melalui UU No 8 Tahun 1981 tidak mengakomodir ketentuan tersebut, Penyidik untuk dan atas kepentingannya dapat melakukan penahanan terhadap orang yang diduga dengan bukti permulaan yang cukup selama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 40 hari[2]. Sedangkan Penuntut umum dapat menahan tersangka selama 20 hari. Sehingga Hakim sebagai pemegang kewenangan yudikatif baru mengetahui kondisi tersangka yang ditahan ketika pembacaan dakwaan.

Bila ketentuan tersebut tetap dilanggengkan oleh Pembuat Undang-Undang yang melakukan pembaharuan hukum acara pidana, maka Negara Indonesia dianggap telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia melalui regulasi yang dikeluarkan.

III.       Penentuan Penahanan oleh Hakim, menutup terjadinya Penyiksaan

Bukan menjadi rahasia umum, berbagai upaya dilakukan oleh penyidik untuk mencari keterangan atau informasi dari tersangka, baik dengan cara kekerasan, intimidasi maupun penipuaan. Ketika diketahui Tersangka mengalami penyiksaan, hakim tidak dapat melakukan penindakan karena kekuasaan penahanan berada di tangan penyidik dan penuntut umum.

Indonesia yang telah meratifikasi konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuaan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia melalui UU No 5 Tahun 1998, sebagai negara pihak Indonesia seharusnya harus mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum atau langkah-langkah efektif lainya untuk mencegah tindakan penyiksaan di dalam wilayah kekuasaanya.

Memasukan ketentuaan penentuan penahanan oleh Hakim, dimana tersangka setelah ditangkap harus segera mungkin dibawa ke Hakim untuk mendapatkan izin dapat atau tidak dilakukannya penahanan merupakan upaya preventif agar tidak terjadinya penyiksaan.

IV. Meningkatkan profesionalisme Penyidikan dan Penuntutan

Dengan memberikan ketentuan yang sangat ketat bahwa tersangka harus mendapatkan persetujuaan oleh hakim atau sesegera mungkin dibawa ke hakim untuk ditentukan apakah penahannya sah atau tidak, atau untuk memperpanjang jangka waktu penahanan berikutnya, memiliki dampak penyidik dan penuntut umum yang meningkatkan profesionalitasnya dalam untuk secara professional menjalankan perannya untuk membongkar suatu dugaan tindak pidana sebelum disidangkan.

V. Menutup peluang korupsi di Peradilan yang dilakukan oleh Penyidik dan Penuntut Umum

Bukan menjadi rahasia umum, upaya pemerasan maupun suap kepada penyidik atau penuntut umum agar tersangka tidak perlu ditahan merupakan realita yang berkembang dalam hukum Indonesia, hal tersebut karena besarnya kewenangan Penyidik atau Penuntut umum dalam menentukan tersangka ditahan atau tidak. Dengan membawa tersangka kepada hakim, untuk menentukan apakah penahanan sebelumnnya sah atau tidak dan dapat dilakukan perpanjangan penahanan. Tersangka dapat mengajukan alasan untuk tidak ditahan selama proses peradilan karena alasan tertentu seperti tulang punggung keluarga, pendidikan, kesehatan dll. Tersangka bisa juga memberikan jaminan baik orang maupun sejumlah uang yang dapat diambil kembali setelah mendapatkan putusan yang tetap.


[1] Lemahnya control yudikatif, bisa dilihat karena UU No 8 Tahun 1981 dibuat ketika Lembaga peradilan dibawah control eksekutif dalam bidang administratif.

[2] Pasal 24 ayat (1) dan Ayat (2) UU No 8 Tahun 1981