Setelah permohonan PK oleh Jaksa ditolak oleh Mahkamah Agung usulan Diponering terus bergema, walaupun selain Diponnering ada beberapa opsi yang ditawarkan untuk menahan perkara Bibit dan Chandra. Deponnering atau menyampingkan perkara merupakan kewenangan Jaksa Agung berdasarkan Pasal 35 huruf c UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menyebutkan ”Jaksa Agung mempuanyai tugas dan wewenang “mengesampingkan perkara demi kepentingan umumdimana dalam penjelasannya disebutkan “Yang dimaksud dengan “ kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Menurut Franken wewenang untuk mengesampingakan perkara berdasarkan asas oprtunitas itu meliputi wewenang: 1.tidak menuntut atau tidak melanjutkan penuntutan, 2. membatasi penuntutan atau penuntutan lebih lanjut lebih lanjut tersebut, 3. tidak menuntut atau tidak melanjutkan penuntutan secara bersyarat. Asas Oportunitas tersebut menyampingkan asas legalitas dan persamaan didepan hukum karena suatu hal, sehingga seorang Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara.

Menurut saya untuk pemberian Deponnering bagi perkara Bibit dan Chandra, beberapa hal yang harus diperhatikan :

  1. Apakah ada atau masih ada kepentingan umum yang akan terganggu bila kasus Bibit dan Chandra diteruskan kepengadilan, mengingat publik sudah lelah dan bingun atas permasalahan ini dan telah ada dua calon anggota komisi KPK yang akan maju.
  2. Deponnering adalah suatu kewenangan untuk menyampingkan perkara dan tidak dapat dibuka kembali (berbeda dengan kewenangan jaksa penuntut umum berdasarkan Pasal 140 ayat (2) b KUHAP), sehingga pengadilan (khususnya Pra Peradilan) tidak dapat menilai apakah perkara dilanjutkan atau tidak.
  3. Penggunaan Deponnering menggunakan asas oportunitis (opportunities beginsel)merupakan suatu bentuk pengingkaran asas hukum persamaan didepan hukum dan asas legalitas yang mengakibatkan jaksa harus menuntut setiap perkara berdasarkan peraturan yang berlaku,
  4. Penjelasan Kepentingan Umum diatas, masih sangat Relatif dan Subyektif oleh Jaksa Agung, maka harus memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara (Yudikatif, Legislatif dan Presiden). Jaksa agung sebagai pejabat yang bertanggung jawab kepada Presiden maka secara tidak langsung harus bertanggung jawab atas Kebijakan Deponnering yang telah dikeluarkannyaa, begitu juga dengan legislatif dan Mahkamah Agung, sehingga Deponering tersebut tidak dipermasalahkan dikemudiaan hari), namun karena harus mendapat masukan dari berbagai pihak proses Deponering ini akan sangat lama karena setiap pemagang kekuasaan (Legislatif dan Yudikatif) harus berembug dan mengeluarkan sarana, begitu juga Kejaksaan Agung harus mempelajari saran-saran tersebut.
  5. Deponnering menimbulkan anggapan seseorang tersebut telah bersalah, namun dengan alasan kepentingan umum demi kepentingan Bangsa/Negara atau masyarakat luas perkara tersebut harus dihentikan. Tersangka tidak dapat melakukan pembelaan
  6. Bila Jaksa Agung melakukan Deponnering maka kejaksaan tidak tegas dalam melihat suatu perkara, karena sebelumnya telah menyatakan hasil penyidikan telah lengkap dan dikeluarkan P21, begitu juga tiba-tiba mengeluarkan SKPP, bila akhirnya Jaksa Agung melakukan Deponnering maka Kebijaksaan Kejaksaan menjadi tidak tegas.
  7. Mahkamah Agung telah mengabulkan permohon pra-peradilan SKPP dan memianta Jaksa untuk melakukan penuntutan, bila dilihat dari pemberitaan sangat sedikit wancana dari Mahkamah Agung perihal Deponering, kecuali MK
  8. karena bentuknya suatu kebijakan dari Jaksa Agung ayang dituangkan dalam suatu keputusan terhadap seseorang yang bersifat kongkret, final dan mengikat maka Keputusan Deponering tersebut mempuanyai pelauang untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara
  9. Deponering merupakan suatu kewenangan yang sangat istimewa dalam praktek hukum di Indonesia, sehingga harus dipergunakan dengan sangat hati-hati sehingga tidak menimbulkan praktek-praktek yang memperburuk penegakan hukum Indonesia kedepan;

diambil dari berbagai sumber