Tags

, , , , , , , , , , , , ,


Online

Sebagai pengguna Facebook atau dikenal dengan Facebookers, mungkin tidak asing dengan kolom untuk menulis apa yang ada dalam pikiran kita, atau dalam kolomnya disebut “Whats on your mind”.  Kolom tersebut memang sengaja dibuat oleh penyedia layanan jejaring sosial terkenal tersebut kepada para facebookers untuk mengisi apa yang apa yang terlintas dipikiranya dan menyebarkannya, dengan mengklik share. Penulisan dalam kolom “apa yang kita pikirkan” seringkali menjadi bermasalah, salah satunya yang dialami Rosidana,  Mega Ayu, devi rizky dan Anisa yang mendapat teguran dan langsung diberhentikan oleh pihak sekolah, karena membicarakan permasalahan keamanan di sekolah (baca : “Protes di dunia maya, “Drop Out” didapat“).

Permasalahan yang menimpa Rosdiana dkk seringkali terjadi, bila ditarik dalam ranah hukum dan Hak Asasi Manusia, istilah dalam kolom tersebut bertuliskan “whats on yaour mind” yang terjemahan bebasnya adalah apa yang ada dalam pikiran kamu. Sebagaimana kita tahu kebebasan berfikir adalah salah satu kebebasan dasar yang haknya tidak dapat ditangguhkan dan dibatasi, hal itu sesuai dengan selogan “kita ada karena kita berfikir” jadi untuk menulis dikolom whats on your mind, facebookers boleh menulis apa saja, namun harus diwaspadai ketika ingin mengklik kolom share dimana bisa berakibat apa yang kita pikirkan dapat disebarluaskan dan dapat dibaca oleh para facebookers yang lain. Penyebaran merubah kebebasan berfikir menjadi kebebasan berekspresi atau kebebasan berpendapat.

Sebagaimana kita pahami bersama kebebasan berpendapat dan berekspresi bukan lah kebebasan mutlak, namun dapat dibatasi sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk menghormati hak atau nama baik orang lain, melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau moral umum (Pasal 19 ICCPR).  Dalam Konstitusioanl pembatasan hak tersebut juga diatur dalam Pasal 28 J UUD 1945, dimana menurut Dr Nono Anwar Makarim menyatakan bahwa pembatasan berdasarkan Pasal 28 J harus memenuhi tiga syarat yaitu pembatasan diperlukan untuk menghormati hak  dan kebebasan orang lain, pembatasan itu dilakukan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, dan pembatasan tersebut diperlukan dalam sebuah masyarakat demokratis (baca : UU ITE ancaman pembatasan kebebasan berpendapat di Indonesia).

Bila dilihat pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang berpangkal atas kebebasan berfikir, pada permasalahan yang dihadapi oleh Rosdiana dkk yang ternacam haknya mendapatkan pendidikan karena dikeluarkan oleh sekolah karena membicarakan permasalahan keamanan sekolah jelaslah tidak memiliki tujuan untuk merusak keamanan nasional atau ketertiban umum, kesehatan atau moral umum, namun pihak sekolah pastilah berargumen bahwa nama baik sekolah sudah dicemari, sayangnya pihak sekolah tidak menyadari bahwa sekolah sebagai instutusi publik yang memberikan pelayanan kepada publik dalam bidang pendidikan, apalagi bila sekolah tersebut memungut bayaran kepada siswanya, maka selain harus memberikan fasilitas publik dibidang pendidikan juga bertindak selaku produsen yang menghormati konsumen (siswa). Sebagai institusi publik, maka menjadi hal yang wajar bila sekolah mendapat kritikan untuk memperbaiki kinerjanya memenuhi harapan publik, bukan dengan cara melenyapkan orang-orang yang memberikan kritikan.