Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan uji materi atas UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemohon mempermasalahkan pasal pengaturan penyadapan yang diatur dalam peraturan pemerintah.

“Para pemohon mendalilkan Pasal 31 ayat (4) bertentangan dengan UUD 1945 karena frase diatur dengan peraturan pemerintah tidak sesuai dengan perlindungan hak asasi para pemohon, di mana pengaturan penyadapan dalam PP tidak akan cukup menampung artikulasi mengenai penyadapan,” ujar kuasa hukum pemohon Totok Yuli Yanto saat pembacaan dalil di Gedung MK Jakarta, Selasa (9/2).

Berita lengkapnya lihat di

UU ITE Dipermasalahkan di MK.

Hakim Konstitusi Minta Permohonannya Dipertajam