Hukum dan Hak-Hak Manusia

Catatan terhadap UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika


yang muda yang berbahayaUU narkotika yang disahkan pada 14 September 2009 merupakan revisi dari UU No. 22/1997 tentang narkotika. Pemerintah menilai UU No. 22/1997 tidak dapat mencegah tindak pidana narkotika yang semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif serta bentuk kejahatannya yang terorganisir. Namun secara substansial, UU Narkotika yang baru tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan UU terdahulu, kecuali penekanan pada ketentuan kewajiban rehabilitasi, penggunaan pidana yang berlebihan, dan kewenangan BNN yang sangat besar.

I. Adanya Pembatasan Penyimpanan Narkotika

Masyarakat tidak diperbolehkan menyimpan narkotika untuk jenis dan golongan apapun. Pihak yang diperbolehkan melakukan penyimpanan hanya terbatas pada industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuaan.

pestaHal ini sangat menyulitkan pengguna narkotika yang sedang melakukan pemulihan, dimana para pengguna harus mengunjungi tempat-tempat tertentu. Pembatasan ini memungkinkan para pengguna narkotika untuk mendapatkan narktotika secara ilegal.

II. Pengobatan dan Rehabiltasi

rehab/rehatPasien dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika yang digunakan untuk dirinya sendiri yang diperoleh dari dokter dan dilengkapi dengan bukti yang sah .

Melalui UU No. 35/2009, para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak lagi diberikan kebebasan dan atas kehendak sendiri untuk sembuh. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi social menjadi kewajiban bagi para pecandu.

UU No. 35/2009 juga mewajibkan pecandu narkotika untuk melaporkan diri mereka kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kewajiban tersebut juga menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga.

Rehabiltasi medis dan sosial selain dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat yang akan diatur dalam peraturan menteri . Pertanyaannya, apakah lembaga-lembaga yang memberikan pendampingan terhadap pecandu dapat dikategorikan sebagai tempat pihak yang melakukan rehabiltasi medis dan sosial?

III. Kewenangan BNN dan Penyelidikan

UU No. 35/2009 memberikan porsi besar bagi BNN. Salah satu kewenangan BNN adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran nakotika dan prusukor narkotika. Selain itu BNN dapat mempergunakan masyarakat dengan cara memantau, mengarahkan dan meningkatkan kapasitas mereka untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dengan cara memberdayakan anggota masyarakat.

Dalam hal melakukan pemberantasan narkotika, BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkotika, dan prekusor narkotika beserta dengan kewenangan yang dimilki penyelidik dan penyidik seperti penangkapan selama 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang 3×24 jam ditambah penyadapan.

Pemberiaan kewenagan yang besar terhadap BNN, khususnya menjadikan BNN sebagai penyidik menimbulkan pertanyaan, apakah karena pihak kepolisiaan dinilai tidak bisa melakukan pengusutan terhadap tindak pidana narkotika dengan baik, kemudian kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan diberikan kepada BNN?

Porsi kewenangan BNN yang terlalu besar seperti dalam penahanan dan penggeledahan yang tidak dimiliki oleh penyidik kepolisiaan akan menimbulkan permasalahan secara kelembagaan, dan rasa persamaan hukum bagi tersangka yang diperiksa di BNN dan kepolisian.

IV. Putusan Rehabiltasi bagi para pecandu Narkotika

1_889086094m[1]Walaupun prinsip dalam UU No. 35/2009 adalah melakukan rehabilitasi bagi para pecandu narkotika, tetapi dalam UU ini masih menggunakan kata “dapat” untuk menempatkan para pengguna narkotika baik yang bersalah maupun yang tidak bersalah untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabiltasi. Hakim juga diberikan wewenang kepada pecandu yang tidak bermasalah melakukan tidak pidana narkotika untuk ditetapkan menjalani pengobatan dan rehabiltasi. Ketentuan tersebut menimbulkan pertanyaan:

- Apakah penggunaan kata “dapat” menjadi suatu acuan mutlak agar hakim untuk memutus atau menetapkan pecandu narkotika menjalani proses rehabilitasi?
- Apakah penerapan penjalanan pengobatan dan rehabiltasi juga diterapkan di tingkatan penyidikan dan penuntutan?

V. Peran Serta Masyarakat

intel berkeliaranSelain memberikan kewengan yang besar terhadap penegak hukum, khususnya BNN, UU No. 35/2009 juga mewajibkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika. Masyarakat dijadikan seperti penyelidik dengan cara mencari, memperoleh, dan memberikan informasi dan mendapatkan pelayanan dalam hal-hal tersebut. Dalam UU ini masyarakat tidak diberikan hak untuk melakukan penyuluhan, pendampingan dan penguatan terhadap pecandu narkotika.

Peran serta masyarakat yang dikumpulkan dalam suatu wadah oleh BNN dapat menjadi suatu ketakutan tersendiri karena masyarakat mempunyai legitimasi untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika tanpa adanya hak yang ditentukan oleh Undang-Undang.

VI. Ketentuan Pidana

UU No. 35/2009 memiliki kencederuangan mengkriminalisasi orang, baik produsen, distributor, konsumen dan masyarakat dengan mencantumkan ketentuan pidana sebanyak 39 pasal dari 150 pasal yang diatur dalam UU tersebut.

Foto(726)UU No. 35/2009 menggunakan pendekatan pidana untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Penggunaan pidana masih dianggap sebagai suatu upaya untuk menakut-nakuti agar tidak terjadinya penggunaan narkotika. Hal tersebut didukung dengan diberikannya suatu keweangan yang besar bagi BNN yang bermetafora menjadi institusi yang berwenang untuk melakukan penyadaran kepda masyarakat, melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan dalam tindak pidana narkotika.

Lebih jauh, menilai ketentuan pidana yang diatur di dalam UU No. 35/2009 sebagai berikut:

a. Tidak mementingkan unsur kesengajaan dalam Tindak Pidana narkotika
Penggunaan kata ”Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum” dalam beberapa pasal UU No. 35/2009 dengan tidak memperdulikan unsur kesengajaan, dapat menjerat orang-orang yang memang sebenarnya tidak mempunyai niatan melakukan tindak pidana narkotika, baik karena adanya paksaan, desakan, ataupun ketidaktahuaan.

b. Penggunaan sistem pidana minimalsidang jalanan
Penggunaan sistem pidana minimal dalam UU No. 35/2009 memperkuat asumsi bahwa UU tersebut memang diberlakukan untuk memidanakan masyarakat yang berhubungan dengan narkotika. Penggunaan pidana minimal juga akan menutup hakim dalam menjatuhkan putusan walaupun di dalam prakteknya, hakim dapat menjatuhkan putusan kurang dari pidana minimal dan hal tersebut diperbolehkan oleh Ketua Mahkamah Agung.

c. Kriminalisasi Bagi orang tua dan masyarakat
UU No. 35/2009 memberikan ancaman hukuman pidana (6 bulan kurungan) bagi orang tua yang sengaja tidak melaporkan anaknya yang menggunakan narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi. Meskipun unsur ’kesengajaan tidak melapor’ tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, unsur tersebut tidak mengecualikan orang tua yang tidak mengetahui bahwa zat yang dikonsumsi anaknya adalah narkotika.

UU No. 35/2009 juga menuntut agar setiap orang melaporkan tindak pidana narkotika. UU ini memberikan ancaman pidana maksimal 1 tahun bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika. Penerapan pasal ini akan sangat sulit diterapkan karena biasanya pasal ini digunakan bagi pihak-pihak yang ditangkap ketika berkumpul dengan para pengguna narkotika. Orang tersebut juga dapat dipergunakan sebagai saksi mahkota untuk memberatkan suatu tindak pidana narkotika. Pasal ini juga mengancam para pihak yang mendampingi komunitas pecandu narkotika.

Pada ketentuaan peran serta masyarakat dalam BAB XIII masyarakat tidak diwajibkan untuk melaporkan jika mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika atau peredaran gelap narkotika. Ketentuan ini menunjukan ketidak singkronan antara delik formal dengan delik materiil.

d. Persamaan hukuman bagi percobaan dan tindak pidana selesai
UU No. 35/2009 menyamakan hukuman pidana bagi pelaku tidak pidana selesai dengan pelaku tidak pidana percobaan. Tindak Pidana Narkotika adalah suatu kejahatan karena perbuatan tersebut memiliki efek yang buruk. Delik percobaan mensyaratkan suatu tindak pidana tersebjut terjadi, sehingga akibat tindak pidana tersebut tidak selesai, sehingga seharusnya pemidanaan antara pelaku tidak pidana percobaan dan pelaku tidak pidana selesai harus dibedakan.

<a href="http://bootingskoblog.wordpress.com/2010/01/27/menyisipkan-pelacak-untuk-mengetahui-posting-kita-yang-di-copy-mentah-mentah/">bootingskoBlog</a>

About these ads
Standard

72 thoughts on “Catatan terhadap UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

  1. Eryck Wanara says:

    Sebenarnya aku belum jelas dengan isi UU no 35/2009. Teruatama bagi teradakwa yang terbukti memiliki narkotika golongan satu (1). Yang tampa kesaadaran telah di manfaatkan oleh pihak tertentu yang ingin mencari info pihak utama. Dan atas abantuannya saya uacapkan terima kasih.

      • totokyuliyanto says:

        Sayangnya dalam UU Narkotika, ketentuan pidananya bersifat formil, jadi tidak perlu lagi melihat niat or mensrea… gampangnya gak perlu lagi dilihat kenapa ada narkotika di tas loe, yang penting tas yang loe bawa ada narkotikanya

  2. UU yang menambah institusi penyidikan baru lagi dan memperluas cangkaram institusi utama. monopoli kelembagaan atas lembaga yang sudah ada. semoga UU ini cepet lengser. dan banyak yang bolong-bolong dalam penerapannya. amin…………………………….

    • totokyuliyanto says:

      Sayangnya sampai saat ini tidak ada alasan kenapa BNN diberikan wewenang penyidikan apakah menggap lembaga Polisian tidak mampu… memang aneh UU Narkotika yang satu ini

      • Baca Komentar dan Pembahasan UU No. 35 th 2009, tentang Narkotika karangan AR Sujono dan Bony Daniel , pnerbit Sinar Grafika mas, dijamin tidak bingung mengapa BNN mempunyai kewenangan penyidikan.

  3. gon says:

    saya setuju dg istilah kriminalisasi dlm uu ini, kenapa tindakan preventif harus mengorbankan hak asasi warga negara, kewenangan BNN pun sebagai PPNS menjadikan kesan berlebihan, pdhl selama ini penyidik kepolisian pun bisa profesional, ada dengan BNN??

    • nixwan says:

      BNN juga banyak polisinya mas…harusnya BNN ini jangan ada lagi polisinya,,,kan gak mungkin jeruk makan jeruk,,,klopun ada itu yang nasib sial aja..
      harusnya lage dibuat seperi DEA kan mantafff…..

  4. sebaik apapun suatu uu atau peraturan apapun itu namanya di negara kita republik indonesia ini ; semua itu terpulang kepada penegak hukum itu sendiri bagaimana menanganinya, apakah mereka bisa benar-benar konsekwen dengan penegakan hukumnya, apalagi sekarang muncul bnn diluar penegak hukum yang kita kenal selama ini yang khusus menangani masalah narkotika, kenapa ya……….?
    coba mari kita tanya diri kita masing-masing !!!!

    • totokyuliyanto says:

      Lah kalau ditanya Polisi sama BNN nya kenapa, yang dikejar2 penggunanya, kata mereka “UU Narkotika tidak menyebut mana pengguna mana pengedar, asal ada barang bukti sikat…pasal 111/pasal 112

  5. leon says:

    pak totok, saya ingin bertanya..
    apakah dari segi pemidanaan antara uu no 22 tahun 1997 dengan uu no 35 tahun 2009 memiliki perbedaan dalam hal pemidaannya??
    kalau ada, ada bagaimana perbedaan tersebut dipandang dari segi teori pemidanaannya? apakah hal tersebut mengalami perubahan kearah pemidanaan yang lebih baik atau sebaliknya? terimakasih atas perhatianya pak.

  6. totokyuliyanto says:

    secara lebih umum perbedaan antara UU no 22 Tahun 1997 dengan UU No 35 Tahun 2009 tidak banyak memiliki perbedaan dalam hal unsur-unsur perbuatan pidana, tetapi secara jelas terlihat pemberatan sanksi pidana dan penggunaan batas minimal untuk beberapa perbuatan pidana, serta ditambah dengan penggabungan antara pidana kurungan dengan denda.

    Klo menurut saya, pemidanaan dalam UU Narkotika yang baru memperburuk sistem pemidanaan dalam penanganan upaya dampak buruk narkotika, klo anda sempat berkunjung ke salah satu LP / Rutan maka pada kota2 besar paling banyak penghuninya adalah permasalahan narkotika, dengan presentase terberat adalah karena mereka menguasai narkotika.

    penanggulangan narkotika khususnya untuk menghentikan penggunaan narkotika gelap sangat tidak tepat dengan cara pemidanaan, cara yang paling efektif dan efesien adalah dengan penyembuhan (rehabilitasi medis & rehabilitasi sosial) serta penagawasan

  7. Waw, tulisan yang bagus, sangat bermanfaat untuk mengkritisi UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Saya memang belum baca seluruhnya isi UU tersebut, namun apakah ada pembatasan kewenangan antara BNN dengan Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik? Terima kasih Pak..

      • totokyuliyanto says:

        Penegakan sanksi pidana dengan pemenjaraan hanya berujung semakin sesaknya lembaga pemasyarakatan, dan sulitnya peranan LAPAS untuk melakukan pembinaan, akhirnya mereka yang dulu pengguna keluar jadi pengedar (coba dipikirkan efek domino dari pendekatan pidana)

  8. pak totok,

    Saya sangat tertarik dengan ulasan anda mengenai UU No.35 tentang Narkotika diatas. Saya tergabung dalam komunitas pengguna NAPZA di Jawa Tengah, Visi kami adalah mengkritisi kebijakan NAPZA di Indonesia supaya lebih humanis. Menurut saya ulasan tersebut memberi pembelajaran dari sudut pandang yang berbeda dari sosialisasi yang selama ini dilakukan.

  9. ucokkream says:

    atas diundangkannya UU No. 35 tahun 2009 ttg narkotika, bagaimana dgn UU No. 5 tahun 1997 ttg Psikotropika ? Apakah masih berlaku?

    • totokyuliyanto says:

      UU No 5 tahun 1957 tentang Psikotropika masih berlaku namun beberapa psikotropika gol 1 dan II dalam UU Psikotropika masuk dalam golongan I Narkotika dan untuk menghindari dualisme hukum psikotropika yang masuk ke gol I narkotika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sesuai dengan Pasal 153 huruf b UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

  10. sHENDz says:

    pak totok…
    1. bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dlm UU no 35 thn 2009 ini ?
    2. dan sebaiknya bagaimana kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap tindak pidana narkotika yg akan datang?
    karena dalam UU yg baru ini byk sekali ketidak singkronan dalam hal penegakannya !
    tolong minta pendapat nya Pak totok.. trims.

  11. Andreas J Swisman says:

    Ditambah lagi mas, disebabkan karena minimnya ,pengetahuan dan penegakan hukum dlm kasus narkoba ini, maka para penegak hukum ( jaksa,hakim, bahkan polisi, mengambil kesempatan dalam kesempiitan, mrk bersukacita diatas penderitaan orang lain yang belum tentu bersalah ataupun yang tidak seharusnya dikenakan hukuman minimal tersebut. Bhkn juga pasal yang tidak memenuhi unsur sama sekali tetap dikenakan thd trsangka/trdakwa ( yang awam ) dan tidak mempunyai penasehat hukum yg benar2 berdedikasi dalam membela kliennya ( tidak seperti para ” pengacara ” posbakum yang dibentuk oleh pengadilan yg notabene hnya sebgai alat utk melancarkan tujuan para oknum penegak hukum utk berkolusi guna mendapatkan keuntungan tanpa lagi memperdulikan kode etik dan hati nurani, tapi yg ada hanya uang dan uang, yg dapat memutar balikkan suatu kasus narkoba, sebab semua hukuman tergantung dari dakwaan Jpu, yang jadi rahasia umum sdh “hapal” yang mana hakim yg “baik”,shg memutus sesuai dgn dakwaan dgn tentu saja dgn pengurangan hukuman yg luar biasa.Berbanding terbalik dengan yg tidak mampu, dgn hanya sedikit barang bukti ( pengguna ), namun tetap saja didakwa pengedar dgn min hukman 6 tahun ( pasal 114 ay 2 ). Heran saya. Bahkan ada yang divonis 13 tahun, ( pabrik ) eh tau2 bsa urus rehabilitasi..hahaha..Lucu ya penegakan hukum di negara tercinta kita ini Mas.Thx..

  12. totokyuliyanto says:

    secara implementasi UU Narkotika pasti menimbulkan masalah, namun masalah terbesar adalah di konsep kebijakan narkotika itu sendiri, kebijakan narkotika di Indonesia masih kental pendekatan pemidanaannya, hal ini diperparah ketidakjelasan membedakan mana yang cuma menggunanakan untuk diri sendiri, kurir, bandar dll semua rata2 kena Pasal 112, 114 dan 127

  13. saya hanya prihatin aja mas sama generasi muda sekarang akibat dampak pengaruh lingkungan (oknum Mhs Smst 3 ) hanya gara-gara mencoba diaja temannya menggunakan cimeng ( ganja ) harus diproses melalui jalur hukum dan terhambat melakukan aktifitas kuliahnya. org tua korban minta bantu petugas agar bisa direhabilitas atau pun dalam pengawasan tidak berani memberikan keputusan ,jawabnya nanti pengadilan yang memutuskan.
    Apakah penerapan penjalanan pengobatan dan rehabiltasi juga bisa diterapkan di tingkatan penyidikan dan penuntutan?

    • totokyuliyanto says:

      Sejak dari zaman belanda sampai adanya KUHAP, seharusnya Polisi/BNN sudah menempatkan Tersangka Narkotika kedalam tempat khusus yang sekalgus tempat pengobatan, untuk lebih jelasnya baca Sema No 3 Tahun 2011

  14. irfan rambe says:

    saya sepakat mengenai semua komentar diatas, namun saya lebih tertarik mengkaji besarnya sangsi denda didalam UU 35 tersebut, sementara kita bisa lihat apakah sesuai dengan pendapatan pokok perkapita masyarakat indonesia?? jawabannya tidak pastinya. yang paling perlu diperhatikan lagi mengenai tata cara, batasan waktu juga mengenai dipaksa tidaknya pembayaran denda tidak di atur dalam uu 35, seolah-olah denda di dlamnya hanya shok terapi saja bagi penyalahguna. bukan demi keadilan didalam berbangsa dan bernegara.

    • totokyuliyanto says:

      Kalau kata harifin Tumpa, Ketua Mahkamah Agung RI, tindak pidana kejahatan narkotika susah diberantas karena ada nilai ekonimis (entah maksudnya nilai ekonomis bagi pengedar atau nilai ekonomis bagi penegak hukum) namun adanya sanksi denda membuktikan bahwa kejahatan yang memiliki nilai ekonomis harus diberikan sanksi denda. Permasalahanya siapa yang mau bayar hingga 800 juta??? oleh karena itu hukum menyatakan sanksi denda bisa dikonversi hukuman kurungan paling lama 6 bulan

  15. Febri says:

    saya ingin menenyakan bagaimana seorang pengedar atau pemasok yang secara tidak langsung pun adalah
    pengguna narkoba…berarti dalam UU no.35/2009 ia tidak mendapatkan rehabilitasi, tapi malah dipenjarakan?
    pada hal ini yang sama dari pengguna narkoba yang melapor diri,
    membutuhkan rehabilitasi?
    bagaimana menurut pak.toto?

  16. totokyuliyanto says:

    Terimakasih atas komentar dan pertanyaan cerdas dari Bung Febri, prinsip dalam UU Narkotika setiap pecandu narkotika harus direhabilitasi, tp masa harus menunggu jd pecandu baru direhabilitasi, oleh karena itu kita harus megupayakan adanya tindakan tertentu bagi pengguna narkotika yg belum kecanduaan seperti terapi dan bimbingan sosial dll.

    Untuk pertanyaannya bila pengguna sekaligus pengedar, memang pengguna bisa menjadi pengedar (karena perusahaan gak ada yg nerima pengguna, jadilah dia pengedar) Hakim suka bingun orang ditangkap dengan BB yg banyak tp gak ada bukti dia pengedar, tes darah pengguna, maka keluarlah acuan gramatur. maka ada dua bentuk perbuatan : perbuataan penggunaan narkotika yang dia harus dipulihkan dan pengedaran gelap narkotika dengan konsekuensi penjara, saya sangat setuju bila dua hal yg harus ditempuh seperti penjara dan rehabilitasi, maka rehabilitasi lebih diutamakan dan penjara bisa diganti dengan sanksi yg lain.

    Untuk masalah lapor diri UU narkotika memberikan jaminan untuk tidak dituntut pidana, namun harus hati-hati interprestasi aparat penegak hukum tidak dituntut pidana itu hanya untuk Pasal 127 Pengguna, namun bila ada Bar Buk dianggap sebagai pengedar dan akan diproses hukum

    • Untuk lebih jelasnya ada buku bagus karangan AR SUJONO dan BONY DANIEL berjudul KOMENTAR Dan PEMBAHASAN UNDANG-UNDANG Nomor 35 Tahun 2009, tentang NARKOTIKA , Penerbit SINAR GRAFIKA, dalam buku ini jelas filosofi UU No. 35 th, 2009. siapa itu yang terlibat dalam Peredaran Gelap Narkotika dan siapa Penyalahguna Narkotika.

  17. kiki says:

    mas sebenernya saya msh binggung dari sluruh penjelasan perbedaan yang mendasar tentang UU no 22 thn 1997 n uu no 35 thn 2009…. kalo menurut anda dari ke 2 uu ini mana yg seharusnya lebih baik untuk d gunakan?trus bagaimanakah di tingkat penyidikan bila seorang pecandu menginginkan rehab?lalu bagaimanakah peranan lab forensik dalam perlindungan korban narkotika n uu mna yg di pake???

    • totokyuliyanto says:

      sebenarnya tidak ada perbedaan yang menonjol UU No 22 Tahun 1997 dengan UU No 35 Tahun 2009, cuma yang paling jelas BNN menjadi lembaga negara yang superkuat…makanya banyak orang bilang UU No 35 Tahun 2009 buatan BNN

  18. totokyuliyanto says:

    UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika itu menggantikan UU No 22 Tahun 1997 tentang narkotika, jadi yg dipake UU No 35 tahun 2009. Baik mana, hmm susah juga saya praktisi jadi yg bakal digunakan yah UU No 35 tahun 2009. Ketika ditingkat penyidikan tersangka narkotika harus dilakukan asesemant oleh tim dokter (ada di Pasal 13 PP Wajib Lapor) bila hasil asasment menunjukan tersangka adalah pecandu dan perlu penempatan khusus, maka tim dokter akan memberikan rekomendasi ke penyidik selama proses penyidikan ditempatkan di tempat rehabilitasi. Klo dokter forensik setahu saya hanya untuk mengaitkan antara bukti forensik dengan kejahatan, dia tidak bertujuaan bagaimana pecandu tersebut dapat pulih terhadap pecandu, yang dalam hal ini korban.

    Ingat kejahatan penggunaan narkotika pelaku dan korban adalah orang yang sama, hukumannya juga harus memperhatikan kepentingan korban

  19. ria says:

    berdasarkan kritikan dan catatan yang diberikan diatas ada beberapa yang saya setuju dan tidak setuju.
    -Adanya Pembatasan Penyimpanan Narkotika-Saya sangat setuju. Point ini memiliki kesamaan unsur dengan masalah rencana ditutupnya kawasan dolly di Surabaya.
    -Pengobatan dan Rehabiltasi-Saya tidak setuju, meskipun semua orang dianggap baik dimata hukum namun demi tujuan kepastian hukum apa yang tercantum pada UU35/2009 sudahlah tepat, apapun alasannya orang yang menggunakan narkoba adalah sadar bahwa perbuatannya itu dilarang di Indonesia
    -Kewenangan BNN dan Penyelidikan-Saya tidak setuju, apalagi mengenai masalah kelembagaan. BNN merupakan badan khusus yang dibentuk untuk menangani masalah narkotika. Jika anda merasa kewenangannya terlalu berlebihan dan tidak sesuai beararti sama halnya dengan KPK, badan khusus yang menangani korupsi. Berarti KPK juga rentan menimbulkan masalah kelembagaan
    -Putusan Rehabiltasi bagi para pecandu Narkotika-Saya tidak setuju
    kata “dapat” memang tidak dapat menjadi suatu acuan mutlak agar hakim untuk memutus atau menetapkan pecandu narkotika menjalani proses rehabilitasi. Rehabilitasi adalah pilihan. Jika seseorang dipenjarakan maka akan jauh lebih baik karena didalam tahanan ia juga secara tidak langsung menjalani proses rehabilitasi. Ditambah dengan adanya efek jera yang tidak bisa didapatkan ketika seseorang hanya menjalani proses rehabilitasi
    -Peran Serta Masyarakat, secara sosial diatur atau tidak diatur dalam undang-undang masyarakat seharusnya memang aktif dalam menanggapi masalah ini, sehingga seharusnya tidak ada perasaan takkut ataui was-was meskipun hak dan wewenangnya tidak diatur dalam undang-undang
    -Ketentuan Pidana, saya setuju dengan pendapat anda. seharusnya ada perbedaan anatara pelaku percobaan tindak pidana ini dan pelaku tindak pidana ini.

    • totokyuliyanto says:

      Terimakasih Untuk Sdri. Ria atas Komntar yang sangat bagus ini, saya sangat menghargai pendapat anda dan sangat menarik untuk didiskusikan :

      1. UU No 35 Tahun 2009 menggunakan istilah disimpan, sehingga narkotika tidak bisa dibawa kemana-mana, klo orang yang terapi metadon harus pergi keluar kota karena urusan kerjaan namun disana tidak ada klinik metadon maka dia akan menggunakan narkotika ilegal kembali.
      2. Hukum adalah kepastian, namun pemenjaraan bukanlah obat yang baik dari kejahatan, apakah negara menjamin pengguna yang keluar dari penjara tidak menggunakan narkotika dari pasar gelap, pemenjaraan mengakibatkan mereka terstigma dan kesulitan untuk mencari pekerjaan atau akses pendidikan, sehingga menjadi Bandar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan rasa kecanduaan menjadi pilihan yang masuk akal
      3. Rehabilitasi di Penjara, berapa kemampuan negara untuk membangun kembali tempat-tempat rehabilitasi di Penjara, untuk kejahatan yang umum saja kondisinya over crowded, padahal sudah banyak tempat rehabilitasi yang dilakukan masyarakat umum, sehingga pengguna masih bisa bekerja dan belajar
      4. Saya sependapat rehabilitasi adalah pilihan, sehingga upaya pemulihan adalah kesadaran dari Pengguna Narkotika
      5. Siapa yang menjadi korban dari penggunaan narkotika secara ilegal? selain dari penggunaanya sendiri.

      saya menganggap pengguna narkotika ilegal adalah korban dari ketidakmampuaan negara untuk meminimalisir pasar galap narkotika, kemudiaan banyak dipersalahkan pengguna narkotikanya, dengan logika klo gak ada pengguna narkotika maka tidak ada pasar gelap, padahal klo dilihat secara jeli ini adalah bisnis (ekonomi) sama saja kita gak akan menggunakan Motor bila Honda, Yamaha dll tidak memproduksi motor

  20. Saya pengguna dan di jebak oleh polisi.swaktu dsidik knp tes urine n darah sya bz negatif.pdhl sblum d jebak sya dpt memakai.3 hr stlh dtngkp kmudian ad oknum yg mmnta uang 60jt utk memfositifkan drah n urine saya…

    • totokyuliyanto says:

      daripada anda membayar 60 juta untuk mempositivkan urine saudara, lebih baik saudara panggil dokter dan meminta untuk diperiksa urine saudara, dari hasil pemeriksaan doketer tersebut kemudiaan diserahkan ke Polisi, ditembuskan ke kepala Kejaksaan dan Ketua Pengadilan… Pasti anda dapat tiket rehabilitasi

  21. ria says:

    terimakasih atas tanggapan thd komentar saya. yang saya garis bawahi adalah “pengguna narkotika ilegal adalah korban dari ketidakmampuaan negara untuk meminimalisir pasar galap narkotika” dari sini terlihat bahwa negara khususnya pemerintah memang tidak mampu menyentuh dasar permasalahan narkotika ini. negara hanya memberikan aspirin yang notabene tdk dpt menuntaskan masalah ini. yang saya ingin tahu sebenarnya pemerintahan di negara kita ini concern pada bidang /masalah apa?jelas sangat munafik apabila jawabannya adalah seluruh aspek menjadi utama dan yang diutamakan dalam pemerintahan, buktinya dewasa ini semakin banyak isu2 buruk yang beredar di masy. dan tidak ada satu aspek pun yang rasanya bebas dari masalah. entah itu ekonomi, pendidikan, hukum dsb. nah, sebagai seorang praktisi langkah konkrit apa yang menurut anda saat ini harus dilakukan?titik anjak pembenahan kecarutmarutan ini bisa dimulai dari mana?saya adalah mahasiswa fakultas hukum di sby, senang sekali apabila anda bersedia untuk sering2 bertukar pendapat dgn saya.. tks

  22. Saya sarankan sekali lagi, baca buku berjudul KOMENTAR DAN PEMBAHASAN UU NO. 35 Tahun 2009, tentang NARKOTIKA karangan AR SUJONO dan BONY DANIEL penerbit SINAR GRAFIKA , disana juga dibahas regulasi berkaitan dengan peraturan mengenai Narkotika sejak jaman Belanda sampai sekarang, bahkan perbedaan-perbedaannya. Sehingga kita semua yang prihatin dengan Penyalahgunaan menjadi terang dalam memahami UU No. 35 Th 2009.Salut untuk mas Toto yang juga pemerhati UU Narkotika, cari di Gramedia ada mas.

    • totokyuliyanto says:

      Yang rayuan manis tuh bandarnya bung, sama APH yang memberikan penawaran yang sepertinya tidak bisa ditolak kecuali Kita mau mendekam 4 tahun dan denda 800 juta

  23. menurut sy sekalipun undang-undang narkotika dalam unsur pasal 111,114 atau 115 tidak mencantumkan unsur dengan sengaja, tetapi apakah harus seseorang yang di minta tolong untuk menitip barang yang mana barang trsbt di tutup secara rapat dan diberi perekat lem dan kemudian di bungkus dengan plastik hitam sehingga secara kasat mata tidak dapat terlihat dengan mata terlanjang selanjutnya barang tersebut diminta tolong untuk nanti diberikan kepada teman dari si penitip, sedangkan yang dititip hanya berniat untuk menolong membawakan kepada orang yang dimaksud dan ketika sampai di tempat tujuan orang yg membawakan ini tanpa sepengatahuannya apakah barang tersebut merupakan ganja atau tidak lalu di tangkap dan di jadikan tersangka, apakah hal ini bukan merupakan tindakan keliru, menjustice orang yang nota bene tidak mengetahui apa yang di bawanya dan hanya sekedar menolong untuk diberikan kepada orang lain tanpa tahu apa isi dari barang tersebut dan karena niat hanya mamu menolong saja dirinya harus di jadikan tersangka dan di pidana, sebegitu burukah pengertian pasal 111,114 dan115 dalam UU Narkotika No 35/2009?, bukankah hukum itu bersifat elastis, harus diartikan secara luas, karena menurut saya sekalipun UU Narkotika No.35/2009 dlm pasal 111,114,115 tidak menjabarkan unsur dengan sengaja tetapi untuk menjustice seseorang harusnya dilihat dulu dimana letak unsur melawan hukumnya?, dan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu adanya kesalahan secara materiil yang artinya adanya kesengajaan dari si pelaku dalam melakukan perbuatannya sehingga apabila apabila dilakukan dengan sengaja maka hal tersebut baru disebut sebagai unsur melawan hukum.

    • totokyuliyanto says:

      Pada prakteknya APH hanya menekankan kedua unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum”. dalam BAP akan ditanya apakah anda berhak atas barang tersebut (maksudnya pakah anda memiliki izin khusus) atau dia memilih darimana atau bagaimana caranya barang tersebut menjadi milik anda, mungkin kita bisa bilang tidak tahu…apabila lepas melawan hukumnya, yang APH tinggal membuktikan anda tidak berhak menguasai, memiliki dan menyimpan narkotika..sudah selesai anda dikenakan hukuman min 4 tahun dan denda 800 juta.

  24. robi setiawan says:

    saya ingin menanyakan, bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan undang – undang nomor 35 tahun 2009?

    • totokyuliyanto says:

      Om Robi pertanyaanya terlalu umum, tindak pidana narkotika itu dari orang yang menguasai narkotika sampai orang tua yang sengaja tidak mau melaporkan anaknya yang pecandu narkotika (hal itu semua disebut peredaran gelap narkotika), implementasinya paling banyak orang dikriminalkan karena menguasai, memiliki, menyimpah narkotika secara melawan hukum dan tanpa hak

  25. Dalam kasus anak Renny J, yang baru saja terjadi.
    kita anggap keluarga Renny adalah dalam posisi BENAR.
    dengan salah satu paket sudah dibuka dari dua paket yang diterima.
    1. Siapa yang akan di putus bersalah dengan pasti :
    a. Orang Tua
    b. orang tua + anak yang membuka paket
    c. Hanya anak yang membuka paket
    d. Penerima Paket + Anak yang membuka paket
    e. Tidak ada yang bersalah
    2. Apakah dalam kasus ini, jika diputus bersalah, PASTI akan ada yang masuk penjara/rehabilitasi atau masih ada kemungkinan bebas TAK BERSALAH ?

    ty

    • totokyuliyanto says:

      Mudah2an info yang kita terima tidak berbeda kasus Renny J, saya coba cek berita di link http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/05/25/151640/Dapat-Paket-Ganja-Renny-Djayusman-Lapor-Polisi/1

      Posisinya Polisi mengetahui Renny J Menguasai, memiliki, menyimpan narkotika karena laporan Renny J sendiri. Cerita akan berbeda ketika setelah paket dikirim, polisi datang menggerebek rumah Renny J, sehingga bisa dikenakan Pasal 111 (1) UU Narkotika. karena tanpa hak atau melawan hukum menguasai, memiliki, menyimpan narkotika walaupun entah didapat dari mana karena unsur tanpa hak. Nah tinggal lihat penguasaan tersebut berada di Renny J atau si Anak, apalgi berdasarkan tes urine salah satunya positif.

      Rehabilitasi itu konsepnya untuk ketergantungan, ada klien Gw menghisap ganja hampir setiap malam, sudah berlangsung kurang lebih lima tahun, kata doketer yang meriksa masih dalam kategori ketergantungan pemula (pemakaiaan permanen) belum ketergantungan secara fisik….rehab atau tidak nah itu terserah hakim

  26. aditya setyawan says:

    pemerintahan jgn hanya membuat praturan baru saja tp dmana tanggung jawab anda slama ini.. Sperti saya yang seharus’y pulang bulan januari 2012 tp knapa sampai saat ini saya blum d bebaskan.. Dengan alasan sk blum turun..

    • totokyuliyanto says:

      Bung Aditya, wah parah tuh, Lapas tidak bisa menahan orang yang sudah habis jangka waktunya, dengan alasan SK belum turun. Kalau anda mau meminta ganti rugi bisa tuh, walaupun mungkin apa yang anda alami tidak sebebarapa dari nilai ganti ruginya, namun hal tersebut bisa berdampak kepada kawan yang lain (pembelajaran bagi pemerintah),

  27. mellovicious says:

    Pa, saya mau tanya apa perbedaan dan persamaan antara UU no 22 dan UU no 5 thn 1997 dengan UU no 35 thn 2009 ?

    • totokyuliyanto says:

      Perbedaan yang secara mendasar adalah BNN diberikan kewenangan dalam UU No 35 Tahun 2009, selain itu..hmmm banyak sih, coba dibandingkan satu persatu

  28. sri lestari.,Apt says:

    pak ,mau tanya,,menurut uu no 35 2009…saya bisa dibantu u mendapat informasi tetntang smua jenis obat dan masing2 profilnya? atau sy bisa dapat informasi dmn yah?tq

    • totokyuliyanto says:

      Hmmm, kalau dilihat dari lampiran/penjelasan dari golongan narkotika sih bisa dilihat jenis2 zatnya. Kalau mau lihat profilenya bisa tanya bagian farmakologi.

  29. andi yulianto says:

    Pak Totok, bagaimana dengan kasus Halimah (Ganja)?
    Banyak Halimah2 lain di negeri ini, bukan pemakai, hanya salah dan tidak mengerti, kemudian tertangkap tangan dan atau menyimpan, atau yg sudah ingin sembuh ( saat tertangkap urine negatif ) tapi sisa yg cuma beberapa butir biji 1grm urine posistif malah jauh lebih ringan?
    Apa dengan urine positif hukuman menjadi jauh lebih ringan krn di klasifikasi sbg pecandu, dan yang notabene ingin sembuh,sudah lama tdk menggunakan, urine negatif di kategorikan sebagai pengedar, dikenakan dg hukuman 4th dan denda.
    orang awam spt Halimah akan jadi “pintar” dengan sekolah selama 4 th di dalam sana.
    Menyemai benih-benih baru…..tangkap dan penjarakan 5 th yang akan datang.
    Kapan bisa rampung????
    tksh Pak Totok

    • totokyuliyanto says:

      Terimakasih Mas Andi, ternayata nama belakang Kita sama “Yuliyerapanto”, Permasalahanya ada di Pasal 111 (1) yang sering diterapkan kepada Pengguna narkotika, padahal Pasal ini seharusnya untuk Pengedar, karena anceman hukumannya minimal 4 tahun dan denda min 800 juta. Kalau pengguna seharusnya cuma kena Pasal 127 (1) yang ancaman maksimal 4 tahun. Sebenarnya pengguna dalam sistem peredaran gelap narkotika adalah korban, namun tidak pernah diakui oleh negara, akhirnya dengan licik mereka membuat korban penyalahguna narkotika. Perjuangan masyarakat yang mengkapanyekan pengguna adalah korban harus didukung, karena bila dianggap sebagai korban maka berlaku untuknya upaya negara untuk melakukan pemulihan bagi mereka

      • andi yulianto says:

        Terima kasih Pak Totok ( iya ya nama belakang kita sama, Yulianto…hehehehehe ) atas penjelasan Bapak, tapi masih jadi ganjelan luar biasa berat di dalam benak saya….2 linting ganja dan ratusan kg ganja….kok berat yang 2 linting ya hukumanya….???, (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia).
        Sepertinya semua tergantung Jaksa dan Hakim ya pak tuntutan dan putusan tersebut dijatuhkan…….
        Kalo Jaksa-Hakim “sekedar membaca” UU dalam menjatuhkan hukuman, semua orang juga bisa lho pak….
        Adakah tempat “protes” bagi yang merasa tidak menerima keadilan tsb? ( gratis…tis…)
        terimakasih.

    • totokyuliyanto says:

      Yang mau dimusnahkan tuh apanya Mba Ita? : 1) Narkobanya, 2) Pengguna Narkoba, 3) Pengedar Narkoba atau 4) Pemberantas Peredaran Gelap Narkobanya.

      Kalau narkobanya dimusnahkan, nanti susah dong kalau kita mau operasi dll yang membutuhkan obat bius, itu juga narkoba lho katanya (legal) lagian Tuhankan menciptakan sesuatu termasuk tanaman seperti opium ganja dll pasti ada gunanya. 2) Kalau Penggunanya, kalau dilihat dari rantai bisnis peredaran narkoba Pengguna sama seperti konsumen jadi yah lebih baik dibilang korban dibandingkan sebagai pelaku. Point 3 dan 4 ini sebelas-dua belas nih seperti mata uang seharusnya, namun lebih banyak pemberantas peredaran gelap narkotika nangkepin pengguna daripada bandarnya, malah beberapa oknum katanya menjadi backing pengedar, dan menggunakan pekerjaan untuk memberantas musuhnya.

      Hukuman mati? ah setiap orang juga nanti mati, toh sampai saat ini gak ada efeknya hukuman mati itu, lagian kalau dibiarkan penjara seumur hidup dengan tingkat pengamanan yang baik, polisi dapat mencari keterangan para pelaku atau nanti bisa dikaitkan dengan jaringan yang satu dengan jaringan yang lain.

  30. michael w says:

    saya orang awan terhadap hukum, anak saya beberapa tahun lalu memang terjerat sebagai pemakai narkoba, setelah menikah dia kembali normal, pada tanggal 27/11/2012 lalu ada perselisihan didalam keluarganya (dengan isterinya) dan dia tidak pulang kerumah kontrakannya dan isterinya baru mengetahui setelah ada pemberitahuan dari kepolisian bahwa dia tertangkap saat membawa sejenis narkoba didalam tasnya yang baru dibeli dengan harga 70 ribu, saya tidak tau persis seberapa banyak jumlah nya dengan uang segitu.
    Peertanyaan saya apakah anak saya ini bisa mendapatkan keringanan pada proses hukumnya menurut UU 35/2009 ini…perlu saya informasikan jiga bahwa dia juga mengidap penyakit HIV dan harus memakan obat secara teratur dan menurut dokter tidak boleh ada hari tanpa makan obat tsb, mohon bagi yang mengetahui dapat memberikan komentar nya…karena bagaimanapun kesalahan anak saya …sebagai orang tua saya sangat prihatin atas kejadian ini…saat ini anaknya baru duduk di kelas 2 SD
    Terima kasih

    • totokyuliyanto says:

      Saya bersimpati mendengar cerita Ibu, semoga permasalahannya cepat terselesaikan. Berdasarkan informasi yang Ibu sebutkan saya pikir ada baiknya Ibu coba berkomunikasi dengan pihak-pihak yang membantu korban Napza seperti :komunitas2 korban Napza PKNI yang memiliki anggotanya diberbagai daerah , apabila Ibu seorang yang mampu dapat menggunakan jasa Pengacara, apabila Ibu tidak mampu secara ekonomi Ibu bisa minta bantuan ke Organisasi Bantuan Hukum seperti LBH atau PBHI.

      Saya pikir penting untuk ibu mengumpulkan informasi perihal riwayat kesehatan anak Ibu, dan harus dilakukan segera karena Anak Ibu sepertinya harus mengkonsumsi ARV, bisa juga Ibu langsung menceritakan kondisi anak Ibu ke Kepolisian atau bagian pusdokes di kantor kepolisian tempat anak Ibu ditahan. Perlu saya ingatkan penyerahan bukti-bukti kesehatan cukup fotokopinya saja, apabila ada pihak yang memaksa untuk berkas yang asli, harap Ibu meminta bukti penyerahan berkas asli dari pihak yang meminta. Apabila Ibu ingin tetap melanjutkan konsultasi ini bisa email saya ke : totokyuliyanto@yahoo.com

  31. tersangka berada di tkp,urine positif,dan tdk tau apa2 dgn barang bukti yg di dpt..dan barang bukti tsb diakui sbg milik teman tersangka yg jg ada di tempat tsb,
    nah tersangka di sangkakan pasal 127 ayat 1 dan 131 uu 35..
    Bagaimana prosedur hukum nya

    • totokyuliyanto says:

      Pasal 127 itu mengatur kepada menyalahgunakan narkotika untuk diri sendiri, dengan adanya bukti urine positif dan pengakuan anda (kalau ngaku yah) maka bukti tersebut kuat, namun kalau anda tidak mengaku maka buktinya kurang kuat karena tidak ada saksi yang melihat anda menggunakan. Pasal 131 itu karena tidak melapor sangat standar karena itu hanya upaya agar warga negara melaporkan setiap ada tindak pidana (belum melapor sudah digerebek, dan mana tau klo itu narkotika kalau cuma tembakau atau dtergen gimana?) Soal proses hukumnya seharsunya anda tidak ditahan karena ancaman Pasal 127 kurang dari 5 tahun dan seharsunya polisi cukup menyarankan anda untuk rehab dan kalau anda mau seharusnya berhenti (tapi itu pendapat Saya yah, mungkin pendapat polisinya berbeda) tapi tanpa adanya bukti yang kuat anda berpelung untuk rehab atau hukuman ringan….ingat gak perlu nyuap

  32. sardi efendi says:

    mas totok bisa gak kita beracara untuk keluarga kita yang terkena masalah hukum…….. mohon jawabannya…. mas nambah satu pertanyaan lagi mas boleh gak PNS jadi pengacara…… trimakasih banyak…………… salam justice…kebenaran pasti terungkap

    • totokyuliyanto says:

      Sebenarnya sejak diberlakukanya UU ADVOKAT, hanya Advokat saja yang boleh menerima kuasa untuk beracara di persidangan, namun pada prakteknya selain Advokat masih diperbolehkan untuk beracara asal hakim, jaksa penuntut umum/ pihak lawanya setuju. Soal PNS yang jadi Advokat hal tersebut tidak dibenarkan karena takut mengganggu independensi advokat. Kalau anda PNS dan mau bersidang ada baiknya anda masuk dibagian kabid hukum atau bantuan hukum bisa koqs bersidang

    • totokyuliyanto says:

      sebenarnya UU No 5 tahun 1997 banyak diadopsi di UU No 35 tahun 2009, sy juga bingung kenapa gak make model amandemen, mungkin karena ada BNN di 35/ 2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s