Tags

,


sumpah advokatKonflik organisasi Advokat (Peradi VS KAI VS Peradin) dimana kedua-duanya menganggap sebagai organisasi tunggal profesi Advokat, mendapat respon dari Ketua Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Keputusan Mahkamah Agung No. 052/KMA/2009 perihal Sikap Mahkamah Agung Terhadap Organisasi Advokat

konflik advokatSebelum dikeluarkannya Keputusan Mahkamah Agung para organiasasi Advokat sebelumnya memperkuat diri dengan saling merekrut anggota baru, saling menuding, saling melapor kepolisi dan meminta dukungan kepada lembaga Negara seperti kepolisiaan, presiden dan Mahkamah Agung RI.

Mahkamah Agung RI sebelumnya telah mencoba memanggil pihak2 yang berkepentingan agar memperoleh jalan keluar atas konflik yang berkepepanjangan, tetapi sampai saat ini tidak menemukan jalan keluar. Sehingga secara tegas Mahkamah Agung menyatakan “permasalahan perselisihan antara organiasasi advokat adalah urusan internal mereka. Pengadilan tidak dalam posisi untuk mengakui dan tidak mengakui suatu organisasi. Perselishan mereka harus diselesaikan sendiri oleh profesi Advokat atau apabila mengalami jalan buntu maka dapat diselesaikan melalui jalur hukum.” … “Selama penyelesaian masalah tersebut belum ada, Mahkamah Agung meminta kepada para Ketua Pengadilan Tinggi untuk tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung terhadap adanya perselisihan tersebut yang berarti Ketua Pengadilan Tinggi tidak mengambil sumpah Advokat baru sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, karena akan melanggar pasal 28 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003”.

Permasalahan tersebut muncul karena dalam Pasal 28 ayat (1) UU advokat menyatakan “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”, sedangkan sebelum dikeluarkannya UU Advokat telah muncul lebih dari satu organisasi advokat. Tetapi Pasal 32 dan Pasal 33 UU Advokat hanya mengakui hanya 8 organiasi Advokat (Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)).

Dari proses lebih dari satu organisasi advokat (Multi Bar) menjadi satu organiasasi Advokat (Singgle Bar) menemui banyak persoalan, yang menurut penulis lebih pada proses pembentukan organiasi advokat, proses kepemimpinan dll.

Permasalahan yang terus berlarut tidak hanya merugikan bagi caon advokat tetapi juga bagi pencari keadilan dimana menghilangkan kepercayaan kepada Advokat dan peran organiasi Advokat, karena bila dilihat semangat dasar dikeluarkannya UU Advokat diharapkan Advokat dapat berperan dan fungsi sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat juga sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

UU Advokat tidak memberikan kemandiriaan dan kebebasan bagi organisasi Advokat, Advokat masih terikat dengan “kekuasaan” dari luar organisasi Advokat, dimana jelas dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Advokat memberikan kebebasan dan kemandiriaan organiasi advokat untuk mengangkat calon advokat menjadi advokat dengan kriteria minimal yang telah ditentukan, kriteria dalam UU Advokat tersebut sebagai dasar peningkatan kualitas Advokat kedepan. Tetapi sifat kemandiriaan dan kebebasan Advokat menjadi tidak berguna dengan adanya intervensi diluar organisasi advokat dimana Pasal 4 ayat (1) UU Advokat secara tegas menyatakan “Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”. Sehingga Pengadilan Tinggi menjadi penting dan bisa meniadakan kebebasan dan kemandiriaan organisasi Advokat dalam mengangkat Advokat.

Secara jelas hilangnya kemandiriaan dan kebebasan organiasasi advokat terbukti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No 052/KMA/V/2009 yang secar tegas menyatakan “Apabila ada Advokat yang diambil sumpahnya menyimpang dari ketentuan Pasal 4 tersebut (bukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi), maka sumpahnya dianggap tidak sah, sehingga yang bersangkutan tidak dibenarkan beracara di Pengadilan” Keputusan Mahkamah Agung tersebut merupakan suatu bentuk nyata intervensi pihak diluar Advokat yang mengganggu kebebasan dan kemandiriaan organisasi advokat untuk menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.

Sampai saat ini saya lebih berpendapat permasalahan organiasasi advokat bukan hanya pada proses pembentukan, kepengurusan, dan siapa yang memimpin, tetapi bagaimana mewjudkan organiasasi advokat yang bebas dan mandiri untuk mencetak, mendorong dan melakukan pengawasan terhadap peran Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia