Manfred Nowak

Manfred Nowak

Ketika Manfred Nowak melakukan kunjungan ke Indonesia sebagai pelapor khusus untuk penyiksaan dan perlakukaan kejam, pemerintah Indonesia menyangkal laporan tersebut dengan mengatakan “bagaimana kunjungan yang amat singkat dan tidak bertemu dengan pihak terkait khususnya dari pemerintah bisa menghasilkan laporan yang akurat”. berikut ini adalah hasil monitoring laporan Manfred Nowak dan jawaban negara Indonesia. Versi Kami

 

I. PENGANTAR

Menurut Pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuaan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak manusiawi atau Menurunkan Martabat (CAT), istilah penyiksaan adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuaan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi, apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh atas hasutan dari dengan persetujuaan atau pengetahuaan pejabat pemerintah. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari melekat pada atau diakibatkan oleh sanksi hukum yang berlaku”. Pada Pasal 16 juga disebutkan “Setiap negara pihak harus mencegah diwilayah kewenangan hukumnya perlakuaan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiwi, atau merendahkan martabat manusia, yang tidak termasuk penyiksaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1, apabila tindakan semacam itu dilakukan atas atau atas hasutan atau dengan persetujuaan atau kesepakatan diam-diam pejabat pemerintah orang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi…”

Korban Penyiksaan, Kelompok Korban Penyiksaan ataupun lembaga yang melakukan advokasi terhadap korban penyiksaan dapat mengajukan laporan atas terjadinya penyiksaan. Berdasarkan laporan dan/atau informasi-informasi, Special reporture dapat melakukan kunjungan terhadap suatu negara, dengan syarat negara yang akan dikunjungi mau menerima SR.

Special Rapporteur dimungkinkan untuk mengunjungi dua Negara dalam satu tahun. Special Rapporteur dapat memutuskan untuk melakukan kunjungan ke-negara yang relevan terhadap mandat Special Rapporteur yakni melaporkan penemuaan, menyimpulkan dan merekomendasikan pada badan antar pemerintah, seperti Komisi atau majelis umum PBB. Permintaan kunjungan dapat dipelopori oleh para Special Rapporteur sendiri, ataupun oleh Komisi HAM melalui sebuah resolusi khusus. Special Rapporteur, hanya melakukan misi-misi yang resmi mereka tidak dapat mengunjungi suatu Negara tanpa adanya persetujuaan dari Negara terkait. Kunjungan tersebut diorganisir berkoordinasi dengan TIM PBB di Negara yang bersangkutan, dipimpin oleh kordinator resident PBB atau kantor informasi PBB.

Manfred Nowak sebagai special reporture penyiksaan mengunjungi Indonesia, pada tanggal 10-23 November 2007, untuk melihat kondisi penyiksaan yang terjadi di Indonesia setelah reformasi, khususnya setelah pergantian presiden Suharto. Special Rapporteur penyiksaan mempunyai tujuan untuk melihat situasi atas penyiksaan di Indonesia, dan peran pemerintah menyediakan dan menegakkan administrasi keadilan termasuk di sektor Kepolisiaan dan Lembaga Pemasyarakatan.

II. TEMUAN-TEMUAN
a. Laporan pelapor khusus Manfred Nowak tentang penyiksaan dan perlakuaan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia.

Manfred Nowak ketika di Indonesia melakukan kunjungan ke lembaga pemasyarakatan, kantor polisi, markas besar TNI dan Departemen Sosial di Jakarta, Jawa Tengah, Papua, Sulawesi dan Bali. Manfred Nowak juga melakukan pertemuaan dengan pemerintah, Komnas HAM, Komnas Perempuaan dan NGO. Selain itu Manfred Nowak juga melakukan pertemuaan dengan Perwakilan PBB di Indonesia, komunitas perwakilan negara-negara, dan Palang Merah Internasional. Dikesempatan lain Manfred Nowak juga memberikan seminar di Indonesia tentang OP-CAT.

Beberapa yang ditemukan manfred Nowak ketika melakukan kunjungan di Indonesia, sebagai berikut :
TEMUAAN SR MANFRED NOWAK
1. Kunjungan Tahanan Pondok Bambu Jakarta
Manfred Nowak mengunjungi rumah tahanan pondok bambu di Jakarta dan bertemu dengan Suharman kepala LP, disana ia menemukan : kapasitas rumah tahanan yang hanya 504 orang tetapi ditempati 1582 orang. Akibatnya timbul masalah kesehatan karena tempat yang tidak layak. Manajemen tahanan mengatakan bahwa ada 3 dokter umum, 1 dokter gigi dan 7 perawat. Manajemen tahanan menyatakan, tahanan mendapat hak untuk perawatan medis, tapi hal itu disangkal oleh para tahanan.

Pada kunjungan Manfred Nowak menemukan tahanan yang diperlakukan tidak manusiawi sperti adanya luka bakar yang diakibatkan sundutan rokok. Tahanan juga harus membayar uang sewa kamar setiap bulan. Tahanan seringkali mendapat penyiksaan, misalnya dipukul dengan tongkat karet, dipukul rotan diseluruh badan, bambu, bilah besi, cambuk, dan setiap tahanan yang mendapat kunjungan dari keluarga harus membayar uang sebesar 20 ribu kepada petugas rutan. Bahkan ada seorang wanita ditahan satu sel bersama dengan 7 orang laki-laki. Dia kemudian dipindahkan ke sel yang lain, satu sel berjumlah 10 orang 7 di antarnya laki-laki. Makanannya buruk, dan waktu kunjungan diatur petugas. Misalnya seorang wanita, dia hanya diperkenankan untuk dikunjungi oleh keluarganya hari kamis dan senin. Dia harus membayar sewa kamar 250 ribu kepada petugas agar bebas dari pelecehan, dia juga harus membayar listrik dan laundry sebesar 20 ribu. Pembayaran dilakukan langsung kepada petugas. Mereka yang menolak membayar dipukuli dan diminta bekerja untuk tahanan yang lain, untuk bayar “hutangnya” kepada petugas.

2. Kunjungan ke Penjara Abepura (15 November 2007)
Penjara Abepura mempunyai kapasitas sebanyak 220 orang, namun pada saat kunjungan tersebut dia menemukan 277 orang dalam penjara, 10 diantaranya adalah wanita. 50 orang tahanan masih berada dalam sel yang masih direnovasi. Isi penjara melebihi kapasitas yang seharusnya. Tidak ada pembedaan antara tahanan yang mendapat hukuman berat maupun ringan. Mereka berada dalam satu ruangan yang sama. Tahanan mendapat perlakuan yang tidak manusiawi, makanan buruk, sel pengap, tidak cukup air, tahanan juga dipukuli, dengan tongkat rotan selama penangkapan sampai pingsan. Polisi berdiri di atas badan para tahanan. Brimob juga menembak keluarga tahanan, tahanan diancam, dipukuli, ditendang sampai pingsan, diguyur dengan air panas, dipukul dengan tongkat besi, kayu, dan rotan, dan disetrum. Bahkan tahanan dikurung selama satu bulan dalam ruangan karantina. Dan tidak boleh menerima kunjungan oleh siapapun, sehingga menyebabkan luka infeksi pada tubuh hingga lumpuh. Di LP petugas mabuk lalu memukul taahanan.

Masih banyak lagi kunjungan yang dilakukan oleh Manfred Nowak namun karena sifatnya yang sama semuanya penyiksaan dalam tahanan maka hanya ditulis dua temuan saja. Secara umum temuaan sebagai berikut :

1. SR mengatakan pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang positif sejak akhir era Soeharto, terutama pada penambahan ratifikasi instrumen HAM, penambahan ratifikasi instrumen HAM. Penambahan reformasi legislatif, dan praktek yang diamati SP, khususnya dipenjara yang menekankan pada kebaikan hati, pemisahan hubungan dengan keluarga dan masyarakat.
2. Di beberapa kantor polisi, SR tidak menemukan adanya perlakuan kejam, pada fasilitas lain terutama diwilayah perkotaan, pemeriksaan perlakuan kejam secara rutin masih dipergunakan untuk mendapatkan pengakuan bersalah atau dalam konteks memperoleh informasi Bandar narkoba. Di tiga kantor polisi, dengan bukti yang kuat, sesuai dengan laporan tahanan, dan berbagai sumber lainnya yang diterima sebelumnya dan selama kunjungannya, menemukan dalam tahanan polisi sangat terbatas jumlah kasus penyiksaan yang dilaporkan. Tetapi hukuman fisik masih dipraktekkan disejumlah fasilitas tahanan.
3. Kurangnya definisi dan larangan penyiksaan sebagaimana diatur dalan CAT, kurangnya perlindungan hukum yang berkaitan dengan penahanan, kurangnya mekanisme sistem pemidanaan dan tidak adanya pemantauan yang independen, membentuk lingkungan yang kondisif bagi terjadinya penyiksaan dan perlakuan kejam.
4. Adanya penyiksaan, juga didukung oleh kurangnya kesadaran dan tindakan dari pemangku kepentingan dalam sistem hukum pidana, seperti anggota dari profesi medis, hakim dan pengacara, selain itu bekas dari aniaya selama interogasi dapat dengan mudah tersembunyi karena panjangnya rambut yang bertambah setelah 61 hari ditahan di polres.
5. SR berpendapat kehidupan di penjara dibeberapa tempat sesuai standart internasional, namun dengan kondisi sel tahanan dan ruang kunjungan yang sangat rendah menurunkan nilai-nilai kemanusiaan dan merupakan perlakuan kejam. Jumlah dan kualiatas makanan serta pembatasan serta keterlambatan pelayanan medis, khususnya untuk penyakit-penyakit yang serius merupakan suatu kekhawatiran hampir disemua tempat tahanan yang dikunjungi.
6. Kondisi penahanan jangka pendek dalam tahanan polisi umumnya memenuhi standart Internasional. Ruang penahanan di kepolisian adalah hal yang utama namun tidak sesuai dengan penahanan dengan jangka waktu yang panjang. Fakta bahwa menurut hukum di Indonesia dan secara praktek orang dapat ditahan selama beberapa bulan hingga 61 (enam puluh satu) hari dilokasi yang dijadikan tempat untuk menahan, hal tersebut menurunkan nilai-nilai kemanusiaan dan perlakuan kejam.
7. Pada semua tahapan dari siklus peradilan pidana, korupsi yang terlibat selalu disertai oleh praktek-praktek diskiminasi. Korupsi dalam penjara dipraktekkan oleh petugas penjara dan tahanan seringkali dari persetujuan petugas yang berwenang dipenjara mengarah ke jumlah akses ke barang-barang penting.
8. SR sangat khawatir, bahwa anak-anak dibawah umur yang lebih besar pada resiko hukuman badan dan perlakuan kejam dari orang dewasa dalam situasi dimana mereka di rampas kemerdekaannya. Ia juga prihatin karena tidak ada sistem khusus bagi remaja.
9. SR telah menemukan bahwa pelaku penyiksaan dan perlakuan kejam mendapat impunitas dimasa lalu. Situasi ini berlaku secara sistematis. Pada prakteknya penyiksaan dibawah resim Soeharto dimasa lalu. Kurangnya akuntabilitas merupakan kekhawatiran mengenai semua tindak kekerasan politik yang dilakukan bertahun-tahun. Mulai dari 1965 termasuk konflik timor leste dan aceh dll, dimana penyiksaan dan tindakan kekerasan banyak digunakan. Perlakuan kejam tersebut benar-benar tidak diterima.

Rekomendasi
Dalam semangat kerjsama dan kemitraan yang merekomendasikan SR bahwa pemerintah dengan bantuan dari masyarakat Internasional yaitu PBB dan lainnya menentukan langkah-langkah sebagai berikut untuk dilaksanakan :

Impunitas
10. Penyiksaan harus didefenisikan sebagai kriminal dan sebagai bentuk nyata komitmen Indonesia untuk memerangi persoalan ini. Sesuai dengan artikel 1 dan 4 Kovensi Melawan Penyiksaan dengan hukuman setaraf dengan penyiksaan berat.
11. Deklarasi harus dilakukan sehubungan dengan Pasal 22 dari Konvensi yang mengakui kompentensi dari komite terhadap penyiksaan untuk menerima dan mempertimbangkan komunikasi Individual dari korban kekerasan dari pelanggaran dalam ketentuan Konvensi.
12. Pemerintah harus memastikan bahwa hukuman badan yang berdiri sendiri yang menyebabkan penderitaan fisik baik secara eksplisit terhadap semua kejahatan dalam seluruh wilayah negara, harus dilarang.
13. Pejabat di tingkat tinggi harus menghukum pelaku penyiksaan dan tanpa toleransi terkait dengan tindakan yang kejam oleh pejabat negara. Pemerintah harus mengadopsi prinsip anti penyiksaan dalam rencana aksi, dengan meningkatkan program kesadaran dan pelatihan bagi semua pemangku kepentingan termasuk Komnas HAM dan NGO untuk mengarahkan samapai terpenuhinya HAM lebih spesifik bertugas untuk memerangi penyiksaan.
14. Semua dugaan penyiksaan dan perlakuan kejam harus segera dan dengan teliti diinvestigasi karena jabatannya oleh otoritas yang independen dengan tanpa koneksi.

Pengamanan dan pencegahan
15. Pengamanan dan pencegahan sebagai suatu hal yang mendesak. Masa tahanan polisi harus dikurangi menjadi satu batas waktu sesuai dengan standar internasional (masksimum 48 jam), setelah masa penahanan harus dipindah ke pre-trial di bawah otoritas yang berbeda. Dimana tidak ada hubungan dengan penyelidik.
16. Semua tahanan harus dijamin secara efektif, untuk terpenuhinya hak-hak terdakwa yang ditahanan sebelum diadili pada pengadilan yang mandiri (pra peradilan).
17. Hakim dan jaksa harus secara rutin meminta orang untuk memberikan keterangan tentang kondisi yang berkaitan dengan penyiksaan sebagaimana peraturannya dan juga bila mereka menduga telah terjadi perlakuan kejam bahkan ketika tidak adanya keluhan resmi dari terdakwa.
18. Pendataan tahanan yang dirawat harus dilakukan dengan hati-hati.
19. Pengakuan yang dibuat oleh orang yang ditahan tanpa kehadiran pengacara tidak dapat dijadikan bukti bagi hakim sebagai pengakuan. Harus ada pertimbangan serius harus diperhatikan kepada video dan audio.
20. Mekanisme pengaduan yang efektif harus ditetapkan untuk dapat diakses kepada seluruh negara dan dari semua tempat penahanan. Keluhan oleh tahanan harus ditindaklanjuti oleh penyidik yang independen dan imparsial dan pengadu harus dilindungi terhadap tindakan balasan.
21. Pemerintah Indonesia harus meratifikasi OP CAT dan membuat mekanisme nasional yang independen untuk melakukan kunjungan tanpa melakukan pemberitahuan ke segala tempat.
22. Pemerintah Indonesia harus mendukung Komnas HAM dan Komnas Perempuan agar menjadi lebih efektif dalam memerangi penyiksaan dan memberikan mereka hal-hal yang diperlukan, pelatihan, dan sumber-sumber untuk memastikan mereka berfungsi efektif.

Kekerasan yang berlebihan
23. Pemerintah Indonesia harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghentikan penggunaan kekerasan yang berlebihan oleh polisi selama menangani operasi militer disemua daerah konflik seperti di Papua dan Sulawesi Tengah.

Kondisi penahanan
24. Pemerintah Indonesia harus terus meningkatkan kondisi penahanan, khususnya menyediakan perawatan kesehatan, perlakuan khusus pada orang yang cacat mental dan meningkatkan jumlah dan kualitas makanan. Pemerintah harus memastiakan pemisahan anak dari orang dewasa dan memperbanyak dan menyebarkan petugas perempuan.
25. Pemerintah Indonesia harus menjamin sistem peradilan pidana yang non diskriminatif di setiap tahap, memerangi korupsi yang akan mempengaruhi dis-proposional.

Hukuman Mati
26. Hukuman mati harus dihapuskan. Bila masih diberlakukan, eksekusi dan hukuman mati yang rahasia harus segera dihentikan.

Anak-anak
27. Usia tanggung jawab pidana harus diangkat sebagai masalah yang prioritas, melalui reformasi sistem peradilan. Indonesia harus segera mengambil tindakan untuk memastikan bahwa pemidanaan terhadap anak, hanya digunakan sebagai upaya terakhir, dan sesingkat mungkin, sesuai ketentuaan yang berlaku. Secara tegas anak-anak harus dipisahkan dari orang dewasa.

Perempuan
28. Dalam dialog dengan Komisi Nasional Perempuaan, pemerintah harus membentuk mekanisme yang efektif untuk menegakan larangan kekerasan terhadap perempuaan, termasuk dalam keluarga dan masyarakat yang lebih luas. Terutama melalui kesadaran dalam organ hukum.
29. SR merekomendasikan sesuai dengan permintaan masyarakat internasional, untuk mendukung upaya Indonesia pada reformasi dan sistem hukum pidana. Secara khusus, semua upaya untuk membentuk baik sumber daya nasional dan independent, membuat mekanisme preventiv yang independent, sesuai dengan mekanisme standar internasional. Sistem preventiv harus mencakup seluruh wilayah Indonesia, harus diperlukan sebagai prioritas dan didukung dengan bantuan keuangan.

Manfred Nowak dalam laporannya juga melampirkan hasil kunjungannya di:
– Pusat Rehabilitasi Sosial, Pasar Rebo, Jakarta
– Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta
– Lembaga pemasyrakatan Abepura, Papua
– Penjara Militer Abepura, Papua
– Lembaga Pemasyarakatan Wamena, Papua
– Polres Jayawijaya, Wamena, Papua
– Polsek KP 3 Bandara, Wamena, Papua
– Polsek Kurulu, Papua
– Polsek Hom Hom Wamena Kota, Papua
– Polsek Abepura, Papua
– Polda Jayapura, Papua
– Lembaga Pemasyarakatan Pusat Untuk Narapidana, Makasar.
– Markas Besar Militer, Makasar Sulawesi
– Polda Makasar, Sulawesi
– Polsek Sidemen, Bali
– Polres Gianyar, Bali
– Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutuarjo, Jawa Tangah
– Lembaga Pemasyarakatan, Batu Nusa kambangan.
– Lembaga pemasyarakatan dengan pengamanan maksimal, pasir Putih, Nusa Kambangan.
– Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta
– Poltabes Yogyakarta
– Lembaga pemasyarakatan Cipinang
– Polres Jakarta Timur
– Polres Jakarta Selatan

b. Pernyataan Resmi
1. Menteri Hukum dan HAM

Atas laporan Manfred Nowak, Departemen Hukum dan HAM mengeluarkan “Pernyataan Resmi Departemen Hukum dan HAM Atas laporan dari Special Rapporteur, sebagai berikut :

Dengan banyaknya mekanisme yang fokus terhadap perlindungan HAM, Pemerintah tidak pernah mendapatkan laporan bahwa telah terjadi penyiksaan atau perlakuan kejam. Banyak kasus hanya dilaporkan secara terbuka pada media, dan beberapa menjadi berita utama. Hal itu juga untuk kasus-kasus pelanggaran HAM atas perbuatan kejahatan yang diduga dilakuan oleh Kepolisiaan Nasional dan Military, dengan adanya aturan yang terbuka dengan perhatiaan dari Pemerintah yang menjamin proses secara hukum. Bagaimanapun tidak pernah ada arsip pelanggaran HAM yang diperiksa secara teliti oleh parlement.

Atas dasar kerjasama dengan Komisi dan Speccial Procedures, termasuk juga pada Special Repourteur. Pemerintah Indonesia fokus atas penguatan kerjasama internasional dan dialog dalam kampanye dan perlindungan untuk HAM. Sesuai dengan mandat Resolusi Komisi HAM No 60/25.

Pemerintah Indonesia sangat menghargai SR penyiksaan atas kehadirannya mengunjungi Indonesia. Pemerintah Indonesia memberikan penilaian kembali dan menyatakan bahwa SR telah menjalankan mandatnya untuk mempelajari dokumen-dokumen penting dan relevan dan laporan yang komprehensif berdasarkan dialog dengan pemerintah. “Hasilnya kami kagum bagaimana kunjungan yang sangat singkat ditambah kunjungan ke masyarakat bawah, dapat menghasilkan laporan yang nyata dan realistis pada kesimpulan dan rekomendasi. Contoh, bagaimana SR menyimpulkan adanya kekerasan terhadap perempuan-perempuan ketika SR tidak bertemu dan melakukan dialog dengan petugas yang berwenang di Menneg PP”.

Pemerintah Indonesia berharap besar atas kunjungan SR dalam rangka mempersipkan ratifikasi OP CAT sebagai mandat dari RAN HAM 2004-2009.

Pada kesimpulannya, Presiden Indonesia menyatakan akan berdedikasi untuk mempromosikan dan perlindungan atas HAM sebagai bentuk komitmen dan kewajiban sebagai anggota aktif dewan HAM dan sebagai negara pihak CAT tidak bersantai untuk melakukan implementasi CAT. Pemerintah RI sangat menghargai pentingnya pekerjaan Special Procedure, pada akhirnya akan berlanjut pada dialog dan kerja sama.

Pemerintah Indonesia, percaya atas pentingnya dialog yang berkesinambungan dan penghargaan yang membuat Pemerintah Indonesia percaya diri atas hasil yang seimbang, adil dan rekomendasi nyata dalam melakukan perubahan bagi sebuah negara khususnya Indonesia yang memiliki penduduk yang banyak, beragam etnik, agama, dan budaya.
2. Tanggapan Departemen Luar Negeri

Atas laporan Manfred Nowak, Departemen Luar Negeri mengeluarkan “Pernyataan Resmi Departemen Luar Negeri Atas Laporan dari Special Rapporteur, sebagai berikut:

Indonesia memiliki perkembangan yang pesat, masyarakat Indonesia saat ini dapat mengoreksi kesalahan dan ketidakadilan, membangun demokrasi memperkuat aturan hukum untuk menuju Indonesia yang bebas korupsi. Indonesia sedang memproses reformasi dan transformasi, secara keseluruhan dengan demokratisasi perbaikan ekonomi dan pembangunan, menghormati dan melindungi HAM sebagai penegakan Hukum.

Perbaikan yang telah dilakukan adalah melakukan amandeman UUD 1945 sejak tahun 1992-2002, sehingga Indonesia memiliki lembaga hukum dan institusi pemerintah seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial dan Komisi Ombudsman, yang mengatur secara komprehensif, melakukan harmonisasi peraturan-peraturan sesuai dengan standar HAM Internasional. Pemerintah Indonesia juga melakukan kampanye CAT. Hak untuk tidak disiksa telah diatur dalam Pasal 28 UUD 1945.

Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang independent dan bebas untuk mengawasi hakim disetiap tingkat. Perlindungan anti penyiksaan telah diharmonisasikan dengan aturan yang memfasillitasi bantuan hukum bagi terdakwa yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih.

Komisi Ombudsmen sebagai pengawas eksternal yang melihat secara mendalam praktek pelayanan, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk aduan masyarakat, termasuk juga aduan penyiksaan oleh aparat pelayan publik.

Adanya perubahan konstitusi, mengubah kontrol dan pengawasan antara pemerintah legislatif dan yudikatif, termasuk melihat ratifikasi instrumen hukum HAM Internasional, termasuk CAT.

Pemerintah membangun demokrasi, yang bebas, demokrastis, adil dan damai. Termasuk untuk semua tingkat pemilihan umum baik ditingkat pusat maupun daerah. Pemerintah juga menerapkan otonomi daerah sejak 1 Januari 2001 termasuk di dalamnya mengkampanyekan, melindungi, seluruh warga Indonesia. Pemerintah daerah telah menerapkan prinsip-prinsip HAM, salah satunya CAT. Pada tahun 2004 pemerintah sukses menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk DPR dan Presiden, dan penerapan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Di era reformasi di Indonesia demokrasi lebih tegak, sehingga pemerintah mampu menangani konflik di Indonesia, Poso, Maluku, Aceh, sehingga masyarakat Indonesia bisa bertanggung jawab dan menikmati semua.

Yang istimewa di Aceh, propinsi yang mengalami bencana besar dan memulai pembangunan dan mengimplementasikan perjanjian damai, mempromosikan reintegrasi pada saat pembangunan dan rehabilitasi masyarakat yang terkena tsunami pada Desember 2004.

Papua Barat, dengan melakukan pembangunan yang intensif sesuai dengan instruksi Presiden tahun 2007 tentang percepatan pembangunan di Papua Barat dan Papua, memberikan prioritas pada pangan, kesehatan dan pelayanan pendidikan. Presiden membuat Papua mempunyai otonomi khusus.

Upaya penanggulanagan kejahatan terorisme dan kejahatan lintas negara lainnya melalui proses hukum HAM, seperti yang termaktum dalam DUHAM.

Kapasitas penegakan hukum bertujuan memberantas terorisme sampai ke akar-akarnya, mengatasi keterbelakangan, kemiskinan, ketidakadilan, ekstrimesme dan radikalisme. Indonesia dilaporkan telah melakukan pendekatan yang seimbang antar kampanye dan perlindungan CAT. Tanpa kebijakan yang kuat maka kasus-kasus kekerasan akan semakin luas. Keseimbangan kerja stake holder di semua tingkatan dalam mengimplementasikan CAT.

Kampanye dan perlindungan HAM termasuk di dalamnya penerapan CAT dalam masyarakat demokrasi, kebebasan pers dan media. Media Indonesia merupakan media yang paling bebas di dunia terlebih media nasional Indonesia mempunyai halaman khusus tentang HAM yang mendalilkan penyiksaan, kekerasan, dari CAT yang tidak terlihat.

Sebagai tambahan TV nasional secara reguler menayangkan debat tentang peraturan publik dan isu HAM, termasuk di dalamnya isu penyiksaan oleh aparat negara, yang berarti negara telah sukses dan membangun mekanisme kontrol dasar dalam media massa. Pemerintah secara intensensif bekerja sama dengan NGO, untuk mengkampanyekan dan melindungi HAM dalam negara.

Pada faktanya Pemerintah Indonesia masih mengimplementasikan KUHP yang mendasarkan pada hukum Belanda dengan revisi dan amandemen tahun 1976. Dalam konsideran KUHP tersebut, mengatur bahwa Indonesia secara penuh mengeimplementasikan CAT. Pemerintah Indonesia telah memenuhi kewajiban yang dimandatkan oleh CAT sebagai negara pihak, untuk menghukum, mencegah dan penghukuman terhadap penyiksaan dan perlakuan yang kejam dalam semua kontek kebiasaan atau kontrol terhadap rumah sakit, sekolah, institusi anak, manula, cacat mental, pelayanan militer dan institusi lain yang terdapat dalam kontek di mana negara mencampuri bidang-bidang yang membahayakan.

Indonesia mempunyai komitmen yang kuat dalam mengimplementasikan HAM sesuai dengan kewajiban Internasional dalam area reformasi hukum termasuk di dalamnya yang terkait dalam CAT. Indonesia sudah memiliki UU no. 12 tahun 2007 tentang PTPPO dan juga UU no. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dua hal itu adalah implementasi CAT di Indonesia. Pemerintah Indonesia memberi kesempatan kepada komite untuk melihat bagaimana Indonesia telah mentransformasi ke dalam demokrasi lebih dari 10 tahun yang lalu.

III. ANALISIS

Berdasarkan, hasil temuaan special reppoture dengan tanggapan resmi dari pemerintah RI yang disampaikan oleh Departemen Hukum dan HAM dan Departemen Luar Negeri, maka dapat dianalisis sebagai berikut :

1. SR menemukan masih adanya Tahanan yang seringkali mendapat penyiksaan, tetapi Pemerintah Indonesia menyatakan tidak pernah menerima laporan terjadinya penyiksaan.
2. Pemerintah Indonesia menyatakan sudah memiliki 3 lembaga yang konsent pada isu HAM, MK, KY, Ombudsment, melakukan amandemen UUD 1945 terutama pasal 28, yang melindungi HAM khususnya Penyiksaan, mengeluarkan UU PTPPO dan UU Perlindungan saksi dan korban untuk menjawab laporan masih adanya penyiksaan dilakukan di Indonesia, buruknya kondisi tahanan, dan lemahnya sistem peradilan di Indonesia.
3. Pemerintahan Indonesia adalah negara demokratis dengan indikator media bebas dan menjadi fungsi kontrol masyarakat. Kasus penyiksaan yang muncul dimedia tidak berdasarkan fakta, hal ini untuk memperkuaat bahwa penyiksaan hanya terdapat dalam berita media masa, tetapi tidak pernah ada peristiwa yang dilaporkan oleh pemerintah Indonesia.
4. SR memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia untuk menghentikan penggunaan kekerasan yang berlebihan atas penanganan daerah konflik, atas rekomendasi yang diberikan SR Pemerintahan Indonesia menyatakan telah mampu menyelesaikan konflik Aceh, Poso dan Maluku.
5. SR menyarankan agar Indonesia meratifikasi OP-CAT, atas saran tersebut Pemerintah Indonesia sedang merencanakan melakukan ratifikasi OP CAT agar sesuai dengan RAN HAM 2004-2009. Indonesia juga sudah menerapkan prinsip HAM khususnya implementasi CAT sampai ke pemerintah daerah-pemerintah daerah.
6. Secara umum Pemerintah Indonesia menyangsikan laporan Nowak karena laporan hanya didasarkan pada kunjungan yang singkat. Atas hal itu Presiden RI berdedikasi pada penghormatan dan perlindungan HAM dengan mengimplementasikan CAT untuk itu Indonesia terbuka dalam melakukan dialog-dialog yang berkesinambungan.
7. SR melaporkan penahanan di Indonesia tidak sesuai standar internasional, dan memberikan peluang terjadinya penyiksaan dan perlakuaan yang kejam, atas laporan SR tersebut pemerintah Indonesia menyatakan “saat ini Indonesia masih menggunakan KUHP peninggalan Belanda, dan ada niat untuk melakukan amandement.
8. Pemerintah tidak melakukan sanggahan (pengakuaan secara diam-diam) atas buruknya kondisi tahanan, penghukuman bagi anak-anak, sebagaimana dilaporkan oleh SR Mafred Nowak.

Kesimpulan dari Hasil Analisis

1. Bahwa jawaban pemerintah Indonesia atas Manfred Nowak sangat tidak berdasar pada fakta-fakta yang secara riel terjadi di masyarakat.
2. Bahwa pernyataan Indonesia tentang tidak pernah terjadi penyiksaan karena tidak ada aturan khusus tentang penyiksaan dan implementasi aturan yang sesuai dengan CAT
3. Urusan negara adalah kedaulatan negara (state sofrenity). urusan masyarakat internasional tidak mempengaruhi masalah yang menjadi masalah domestik dalam negeri.
4. Suatu negara kalau dikatakan telah melakukan pelanggaran Hak asasi manusia biasanya tidak mau menerima, dan hal ini direalisasi dalam 2 hal :
a) Menyangkal mati-matian dengan mengatakan yang sebaliknya tentang keberadaan negara tersebut. Namun sebenarnya secara diam-diam negara tersebut mengikuti laporan itu dengan membuat agenda untuk perbaikan.
b) Menyembunyikan masalah. Hal ini dilakukan oleh negara agar masalah pelanggaran HAM tidak di ketahui oleh publik. Cara yang ditempuh merupakan salah satu dari metode yang digunakan yaitu advokasi dengan melalui kampanye, publik hearing, pendidikan dan penelitian agar suatu negara mau menerima dengan terbuka.

R E K O M E N D A S I

1. Perlunya Pendidikan dan kampanye kepada masyarakat tentang penyiksaan.
2. Pensosialisasikan hasil SR dan jawaban pemerintah kepada publik.
3. Pelaksanakan RANHAM dan ratifikasi OP CAT.
4. Melakukan perbaikan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, sesuai dengan nilai-nilai HAM dan Standar Internasional.
5. Memasukkan “penyiksaan” dalam Hukum Pidana dan Acara Pidana.

Dibuat oleh :
Ahmad Syakur, S.H. (LKTS)
Nur Indah (Jelata)
Sila Trilaksana (I Work)
Evoruianus Hareva, S.H. (YAPHI)
Teresia Juliannti Gaspeerz, S.H.
Totok Yuli Yanto, S.H.

Untuk melihat laporan untuh Manvred NOWAK