keadilanPengaturan tentang Hak Asasi Manusia (HAM), tidak hanya tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diturunkan kedalam Kovenan Hak sipil dan Politik (ICCPR), Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya (ICRC), Konvensi anti Penyiksaan (CAT), Konvensi Hak Anak(CRC), Konvensi Anti Diskriminasi(CERD), Konvensi Buruh Migran dan Keluarganya (CMC) dan Konvesi tentang penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), (selajutnya instrument-instrument ini disebut Instrument Hard Law). Selain konvensi-konvensi tersebut masih ada instrument lain dalam HAM, yakni instrument yang yang tidak berasal dari kebiasaan (custom) dan perjanjian (treaty), tetapi berasal dari sumber yang luas dan fleksibel dalam kerjasama internasional dan tidak mengikat (non binding), Instrument ini dikenal dengan instrument Soft Law.

Instrument Soft Law lahir ketika Instrument Hard Law tertutup karena rumit dan sesitifnya masalah yang hendak diangkat dalam perundingan, terutama untuk isu-isu yang menyentuh harga diri suatu negara. Khususnya bagi Negara yang bercorak otoriter atau toliter, dimana penyiksaan, penghilangan paksa, pembunuhan acap kali terjadi. Kelompok-kelompok Negara ini menjadi sangat tertutup dalam perundingan, sehingga memilih pengaturannya dengan menggunakan Instrument Soft law, ketimbang dalam bentuk Hard Law yang akan mengikat negara tersebut secara hukum.

Dengan banyak runtuhnya negara-negara otoriter atau toriter dan dampak dari rejim otoriter yang banyak menimbulkan korban kemanusiaan, menimbulkan kesadaran bagi masyarakat internasional akan perlunya mengontrol dan mengendalikan kekerasan negara yang bersifat eksesif. Pandangan masyarakat internasional tersebut masih mendapat penentangan-penentangan, sehingga akhirnya disepakati dengan menggunakan instrument soft law.

Pusat perhatian dari instrument soft law adalah pada mengontrol aparatur represif negara seperti polisi dan tentara sehingga dapat meminimilkan terjadinya “excesife use of Force” oleh aparat represif. instrument itu antara lain :
– Kode Etik Bagi Aparatur Penegak Hukum (disahkan tahun 1979)
– Deklarasi Pencegahan dan Penyelidikan Efektif terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati di luar Proses Hukum, Sewenang-wenang dan Sumir (disahkan tahun 1989)
– Prinsip-Prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekerasan dan Sejata Api oleh Aparatur Penegak Hukum (disahkan tahun 1990)
– Deklarasi tentang Perlindungan Bagi Semua Orang dari Penghilangan Paksa (disahkan tahun 1929)

Instrument Soft Law juga memnberikan perhatian pada akses bagi setiap orang untuk mendapatkan keadilan, dengan cara penguatan pada institusi-institusi hukum seperti pengadilan, kejaksaan, pengacara, dan penyediaan mekanisme bagi korban untuk menuntut kerugiaan yang telah mereka alami. Instrument soft law tersebut dapat ditemui dalam :
– Prinsip-prinsip dasar tentang Kemandirian Peradilan (disahkan tahun 1985)
– Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaa Kekuasaan (disahkan tahun 1985)
– Pedoman Pelaksanaan tentang Peran jaksa (disahkan tahun 1990)
– Deklarasi Mengenai Peran Pengacara (disahkan tahun 1990)

Tujuan dari Prinsip Soft Law adalah menjadi semacam inspiratif, referensi atau pedoman bagi Negara dalam rangka membuat undang-undang domestik mereka berkaitan dengan pengaturan terhadap pengendaliaan kekerasan negara, akses setiap orang untuk mendapat keadilan dengan memperkuat institusi-institusi keadilan. Dengan penerapaan Prinsip-prinsip Soft Law, diharapkan isntitusi-institusi keadilan lebih accountable, sehingga tidak lagi above the law dan menegakan kedaulatan hukum (Rule of Law)

(dikutip dari : Ifdal Kasim, Mengawasi Aparatur Represif Negara : Menimba Inspirasi dari Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia, Dimensi-dimensi HAM Pada Administrasi Keadilan, Elsam, Jakarta, 2000)