Kebebasan Memperoleh Informasi Publik telah menjadi salah satu mantra sakti yang saat ini sering diperbincangkan di Indonesia. Akses terhadap informasi telah menjadi kebutuhan bagi setiap orang dan setiap korporasi bisnis yang berinvestasi di Indonesia. Kebutuhan akan informasi tak ayal telah menjadi kebutuhan primer bagi setiap orang. Tanpa informasi yang beredar bebas dan memadai maka di masyarakat hanya akan beredar rumor yang tidak bisa di verifikasi kebenarannya.

Begitu pentingnya akses informasi ini sampai – sampai sebelum UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di sahkan, Mahkamah Agung RI telah merespon gagasan keterbukaan informasi publik di Pengadilan melalui dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 1-144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Tak lama setelah UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disahkan dan diberlakukan dua tahun kemudian, Mahkamah Agung kemudian melakukan pembaharuan terhadap akses informasi di Pengadilan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Respon dari Mahkamah Agung tentu harus diapresiasi, selain itu terdapat pula perkembangan yang menggembirakan di Mahkamah Agung dimana juga telah dapat mengakses dan mempelajari putusan – putusan MA melalui situs MA di http://putusan.mahkamahagung.go.id/  Selain itu masyarakat juga dapat mengakses informasi perkembangan perkaranya di Mahkamah Agung melalui www.kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara. Semua perkembangan ini berdampak positif, dimana untuk para advokat, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum memiliki kesempatan untuk melihat pendapat Mahkamah Agung dalam berbagai perkara untuk dapat dipelajari.

Namun, pertanyaan besarnya, apakah respon positif dari Mahkamah Agung dalam hal keterbukaan informasi ini juga diikuti di Pengadilan – Pengadilan di tingkat pertama? Berkenaan dengan hal tersebut, maka ICJR berupaya untuk melakukan penilaian (assesment) terhadap akses informasi di PN Jakarta Selatan. Penilaian ini dilakukan sejak tanggal 7 Juni 2011 hingga 11 November 2011 dan dilakukan terhadap 3 jenis informasi yaitu data statistik perkara (jumlah perkara pidana yang masuk) selama kurun waktu 5 tahun terhitung 2005  s/d 2010, putusan Pra Peradilan khusus kasus penahanan dari tahun 2005 s/d 2010, dan data tentang pendampingan oleh advokat/ penasehat hukum dalam persidangan.

Dari upaya perolehan informasi tersebut, ICJR kemudian melakukan penilaian berdasarkan apa yang seharusnya terjadi berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan apa yang sebenarnya terjadi. Hasil penilaian ini, tentu kami harapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan tidak hanya bagi Mahkamah Agung secara umum, namun juga khususnya bagi PN Jakarta Selatan.

Laporan ini tentu masih jauh dari sempurna, namun kami berharap upaya kecil kami ini memiliki dampak terhadap proses perbaikan dalam keterbukaan informasi publik di Mahkamah Agung dan juga pengadilan – pengadilan di bawahnya.

Dalam rapat ini pada dasarnya menerima aspirasi dari Polri yang mengusulkan RUU KUHAP agar dikaji kembali, terutama mengenai Hakim Komisaris.  Polri berpendapat bahwa Hakim Komisaris sebagaimana yang dirumuskan dalam RUU tersebut belum memenuhi aspirasi, yaitu dalam rangka penegakan hukum,  jika RUU tersebut disahkan menjadi Undang-Undang. Hal itu disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM,  Patrialis Akbar di Ruang Rapat Supomo,  Kementerian Hukum dan HAM, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan-Jakarta Selatan, Senin (3/1/2011).

Pimpinan Polri menyampaikan masalah efektifitas pelaksanaan di lapangan dan secara umum Polri merasa keberatan setelah melakukan sosialisasi ke beberapa daerah.  Implementasi konsep hakim komisaris tidak mudah. Sebab, konsep ini sama sekali baru di Indonesia. “Tentu perlu sosialisasi dan penyesuaian yang memakan waktu lama,”ujarnya.

Meskipun Polri selama ini belum bisa melakukan penegakan hukum secara baik namun setelah adanya perubahan yang akan diatur dalam RUU KUHAP ini, Polri tetap mengharapkan agar penegakan hukum yang ada dalam masyarakat dapat berlaku lebih baik.

Menurut Patrialis Akbar (MenkumHAM), pada dasarnya kita semua  menghendaki sesuatu yang terbaik bagi masyarakat, tetapi  pada kenyataannya  ditingkat penyelenggaraan masih belum efektif, terutama penegakan hukum ditingkat bawah  masih banyak terjadi kriminalisasi yang seharusnya tidak boleh terjadi. Dalam pembentukan Hakim Komisaris harus diperlukan ketegasan aturan agar kewenangan yang dimiliki polisi tidak gampang disalahgunakan. Sebab, kecendurungan di lapangan banyak ditemukan kasus penyalahgunaan wewenang oleh polisi maupun Jaksa. Penanganan kasus-kasus yang terjadi juga belum menunjukan adanya rasa keadilan, padahal segala penyelesaian kasus tindak pidana harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Hal ini terlihat bagaimana terhadap kasus bebas  murni, bagaimana cara memproses kasus tersebut,  apakah sudah prosedur atau  belum, dan bagaimana pertanggung jawabannya? Hal-hal yang tidak layak sebagai penyelesaian penegakan hukum seharusnya dapat dihindari terutama para penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya.

Ada beberapa usulan yang diutarakan Polri diantaranya:

1. Dalam RUU KUHAP ini agar tidak dilakukan perubahan tetapi bagaimana  mengatur masalah prilaku penegak hukum yang lebih baik.
2. Agar RUU KUHAP bersifat rivisi beberapa pasal saja yang sifatnya menguatkan undang-undang yang lama, sedangkan Prof. Alihamyah menghendaki perubahan total yang didasrkan hasil dari studi bandingnya.
3. Bahwa dalam membuat undang-undang tidak ada keharusan untuk  mengatur secara full dengan ratifikasi, dan kenyataannya bahwa  konsep hakim komisaris ini mengantikan praperadilan.
4. Bahwa konsep hakim komisaris ini belum dapat menampung aspirasi dari polri dan kami dari Polri menganggap tidak efektif.
5. Dalam perbaikan hukumnya sebenarnya bukan tertuju pada sistemnya akan tetapi lebih baik jika dititikberatkan pada individunya.
6. Apabila hakim komisaris ini diterapkan maka Polri akan keberatan karena bertentangan dengan sistem Polri.
7. Apakah mungkin 2 orang hakim komisaris ini bisa menyelesaikan permasalahan satu kabupaten kota?
8. Penyidik dalam waktu 5 hari harus didampingi oleh kuasa hukum dan penyidik harus menghadap langsung  kepada hakim komisaris.
9. Agar dalam konsep RUU ini juga memikirkan bagaiman penyelesainya jika terjadi bola-balik perkara.
10. Diusulkan dalam rumusan penyidikan agar penyidikan berkordinasi sejak dari awal pelaksanaan penyidikan.
11. Diusulkan agar pemberkasan dapat terjadi sekali saja jangan sampai berkali-kali sehingga jaksa tidak dapat main-main dengan suatu kasus.
12. Agar diadakan geler perkara dapat dibuka dan jika terbukti tidak cukup bukti  penyidikan dapat dihentikan.
13. Agar masalah saksi bagi penyidik, jaksa dan Hakim dalam mempermainkan perkara untuk  dirivisi dan saksinya diperberat.
14. Masalah asas efektifitas dalam penyidikan selama ini sebagian dilakukan oleh penyidik pembantu dan kenyataanya penyidik pembantu ini ada  50%  sedangkan dalam RUU ini penyidik pembantu dihilangkan.
15. Untuk PPNS juga masih belum efektif hal ini dikarenakan kurang baiknya SDM yang ada.

Patrialis Akbar menyampaikan,”Pada prinsipnya kami sudah menampung apa yang disampaikan dari Polri dan kami atas nama Kementerian Hukum dan HAM akan mengkaji kembali serta mencari jalan keluarnya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Masalah Hakim Komisaris kami akan mendalami terlebih dahulu dan akan mengkaji secara mendalam apakah nanti akan dihilangkan atau tidak , atau dapat diperbaiki rumusannya nanti tergantung dari hasil kajian tim yang akan dibentuk dan saya nyatakan hal ini sebagai pekerjaan awal kami ditahun 2011”.

Pimpinan Polri menambahkan, ”saya sangat mendukung jika dalam penyelesaian masalah ini dibuat tim khusus dan jika perlu tim ini untuk dapat meninjau kembali masalah Praperadilan ini, hal ini tidak dimaksud mempersulit  masalah RUU ini akan tetapi  justru untuk mencari jalan keluar supaya lebih efektif dalam rangka penegakan hukum. Dan perlu diketahui bahwa dalam perkembangannya hakim komisaris yang dilaksanakan di Belanda pada saat ini sudah dihapus,” ujarnya.

Setelah sekian panjang Saya mendengar cerita, sambil meminum fanta. Saya kaget ketika tiba-tiba Dia bilang, bisa gak Abang mengirimkan surat ke PERADI agar saya diluluskan atau setidaknya kenalkanlah sama orang-orang yang memiliki “power” atau lembaga apalah agar mengirimkan surat agar diluluskan ujian advokat tahun ini. Saya menanggapi permintaan tersebut dengan senyum pahit. Saya langsung berkomentar, tidak perlulah surat-surat atau keterangan agar diluluskan ujian advokat, takutnya dengan surat keterangan / surat permintaan tersebut malah akan menyusahkan dan merendahkan martabat. Bisa jadi memang dirimu lulus ujian advokat, namun karena surat tersebut malah bikin enggak lulus ujian advokat. Bisa juga ketika dirimu menjadi Advokat yang hebat, lawan advokatmu akan membeberkan surat sakti tersebut, padahal dirimu memang lulus advokat. Lagian percaya deh gak perlu surat-surat seperti itu untuk lulus ujian, kalau sudah lulus minta dipercepat keluar izin sementara atau minta segera dilantik itu sudah banyak yang melakukan, kalau minta untuk diluluskan mending dibuang jauh-jauh pikiran tersebut, mending Loe Nazar (meminta kepada Tuhan dengan janji tertentu), misal minta lulus ujian, kalau lulus loe kasih 2,5 % penghasilan loe ke LBH, anak yatim, dll atau setidaknya loe sediakan waktu untuk bantuan hukum geratis.

Saya coba angkat dirinya dengan bilang, Loe selama ini udah praktek walau masih ngumpet-ngumpet, dah mempersiapkan secara khusus ujian advokat, apalagi ini ujian kedua jadi gak perlu khawatir enggak lulus. Wajahnya memang lebih cerah, namun kekhawatiran masih terbesit dimukanya.  Saya langsung mengakhiri pembicaraan tersebut, dan langsung membayar biaya minuman saya dan teman saya tersebut.

Kekhawatiran, berbagai orang yang mengikuti ujian advokat tahun ini, pernah juga saya rasakan. Bukan karena kekhawatiran kalau tidak lulus tidak bisa ikut sidang, dua tahun sebelum saya ikut PKPA saya sudah mengenakan toga untuk membela kasus pidana, atau duduk mewakili pemberi kuasa untuk kasus perdata, memang praktek di organisasi bantuan hukum mewajibkan kita siap ketika sang advokat berhalangan hadir dalam persidangan. Kekhawatiran saya yang paling utama adalah dengan rekan-rekan seangkatan saya yang mengikuti ujian advokat baik dikantor maupun sesame jaringan, selain waktu yang terbuang dan biaya yang lumayan bagi saya yang beraktifitas di organisasi bantuan hukum. Namun cara-cara meminta seseorang/lembaga untuk meluluskan tidak pernah terbesit dan memang tidak mau. Saya cukup meminta kepada Tuhan dengan memberikan janji yang baik apabila dikabulkan, dan beberapa janji tersebut masih dijalankan dan beberapa sudah dilakukan.

nanti kalau ada yang lain saya akan coba posting, untuk rekan-rekan yang akan mengikuti ujian advokat selamat belajar.

Mari kita semua menganalisis dan melakukan pengawasan terhadap  implementasinya, sehingga penyiksaan dan penghukuman kejam penyalahguna narkotika yang harus berhadapan dengan hukum dapat dihilangkan

Untuk melihat aturannya, silahkan diambil dibawah ini :

SEMA NO 3 Tahun 2011

SEMA No 4 Tahun 2010

PP No 25 Tahun 2011

Bagi rekan-rekan yang berminat untuk mengikuti ujian advokat PERADI 2011 segera mempersiapkan diri dan syarat-syarat yang diminta, saran saya walau pendaftaran terakhir 23 September 2011, jangan menggunakan waktu yang mepet, luangkan 1 hari sebelum pendaftaran ditutup. Selamat Berjuang.

lihat juga

soal-ujian-advokat-peradi-dan-kiat-kiat-menghadapinya

Namun upaya gerakan masyarakat sipil untuk menyampaikan pendapat tidak mudah padam, sore tadi saya mendapat informasi penyampaiaan pendapat dimuka umum tentang tanaman ganja dan peringatan GMM akan dilaksanakan di depan Tugu tani pukul 8 pagi waktu Jakarta dengan  mengusung tema mendorong pemerintah Indonesia melakukan penelitian objektif terhadap tanaman ganja.

Mungkin bagi sebagian pembaca masih memandang nyiyir terhadap pendapat mereka untuk melegalisasi ganja, dengan berbagai doktrin yang sudah ditanam diotak. Saya bukan pengguna ganja, tapi saya menghargai upaya mereka dalam menyampaikan pendapat dimuka umum soal gagasan mereka, dan mencoba memahami dan mengerti apa, bagaimana dan kenapa pendapat mereka menjadi penting dalam mewujudkan masyarakat yang lebih baik.

Sedikit saya ulas tentang apa itu Global Marijuana March yang saya ambil dari yang saya ambil dari http://indoganja.blogspot.com/, sehingga bila kita ingin berpartisipasi kita bisa tahu sejarahnya atau setidaknya ini memperkaya wawasan kita.

Global Marijuana March (GMM) adalah sebuah perayaan tahunan yang diadakan di lokasi yang berbeda di seluruh dunia. Event ini diselenggarakan untuk memperingati hari perjuangan legalisasi ganja yang biasa dilakukan pada Sabtu pertama bulan Mei, atau akhir pekan, atau di sekitar bulan itu yang dapat berupa pawai, rapat, demonstrasi, rave, konser, festival dan informasi mengenai tanaman ganja.

GMM merupakan bentuk solidaritas dari masyarakat dunia yang peduli terhadap permasalahan yang terjadi pada pengguna ganja. Selama acara berlangsung, peserta akan melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pemanfaatan tanaman ganja untuk keperluan medis dan industri.

Global Marijuana March disebut juga dengan nama Million Marijuana March (MMM). Perayaan ini pertama kali diadakan tahun 1999. Sekitar 600 kota dari berbagai negara di seluruh dunia telah mendaftarkan diri sejak tahun 1999. Ada beberapa nama lokal untuk aktivitas ini, seperti: World Cannabis Day, Cannabis Liberation Day, Global Space Odyssey, Ganja Day, J Day, Million Blunts March,, dll.

Salah satu penyelenggara utama sejak tahun 1999 adalah Dana Beal dengan “Cures-Not-Wars.org” nya. Penyelenggara utama lain adalah majalah “CannabisCulture.com”. Baik Cannabis Culture maupun Dana Beal keduanya telah menyebarluaskan ribuan poster GMM-MMM ke seluruh dunia selama bertahun-tahun.

Peristiwa menurut negara

Indonesia 

Peringatan Global Marijuana March terakhir kali diadakan pada 1 mei 2010. peserta long march berjalan kaki dari arah Bundaran Hotel Indonesia ke  Sarinah Thamrin sambil mengusung spanduk dan membagi-bagikan selebaran yang isinya tentang fakta objectif mengenai tanaman ganja. Ganja yang selama ini dianggap sebagai barang yang berbahaya ternyata memiliki nilai tinggi jika digunakan untuk obat-obatan, industry kertas dan fiber (hemp). Pada event tahun 2010 aksi theaterikal dari teman-teman kampus IKJ turut meramaikan acara long march di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta

Peringatan GMM 2010 mengangkat tema “its time for us to Open our eyes Long March To Freedom” dalam aksi tersebut beberapa hal yang diusung yakni “jadikan ganja sebagai Komuditas Industri dan Pertanian” “Keluarkan ganja dari Golongan Narkotika”, “Ganja bukanlah narkotika tapi tanaman penuh etika” dll.

Toronto, Ontario, Canada.

Perayaan GMM di Queen’s Park di Toronto Canada merupakan tradisi yang sudah dilakukan sejak pertama kali tahun 1999. Sebanyak 20.000 orang turun ke jalan pada tahun 2007 dan pada tahun 2008 sekitar 15.000 orang turun ke jalan meskipun hujan. Pada acara bulan Mei 2009 sekitar 12.000 orang memenuhi halaman utara Queen’s Park dengan sekitar 5.000 orang turut berpartisipasi pada pawai jam 2 siang tentang dekriminalisasi ganja. Pada tahun 2010 lebih dari 40.000 orang datang ke Queen’s Park. Parade ini merupakan event ganja terbesar sepanjang sejarah Global Marijuana March di Canada dan menjadi peristiwa Global Marijuana terbesar dari semua kota yang berpartisipasi.

Regina, Saskatchewan

Perayaan ini di mulai sejak bulan Mei tahun 1999 di Saskatchewan Legislature. Tetapi mulai bulan Mei 2001 perayaan tersebut di gelar di Victoria Park, di tengah pusat kota Regina, sampai akhirnya tahun 2008 ketika terjadi perubahan kebijakan dari penyelenggara perizinan kota yang memaksa mereka untuk mengubah lokasi ke Central Park.

Acara ini menampilkan live music yang di gabung dengan acara diskusi mengenai berbagai topik, terutama tentang permasalahan yang terkait dengan ganja. Sebagai contoh, di tahun 2007-2008 acara ini menampilkan Jim Elliott, anggota dewan dari konsulat Canada, yang kerap kali menghubungkan pelarangan ganja dengan isu seputar kemerdekaan Canada dari Amerika Serikat, dan menggunakan kasus Marc Emery sebagai contoh adanya campur tangan pemerintah AS dalam masalah ini.

Selandia Baru

Perayaan hari J Day dirayakan di beberapa kota besar di Selandia Baru:

Dunedin

Hari J Day di Dunedin dirayakan di tengah kota The Octagon pada hari Sabtu minggu pertama bulan Mei 2 thn 2009. Acara di mulai dari tengah hari sampai jam 04:20. Dunedin ini bisa dibilang kota pertama di dunia yang merayakankan acara GMM. Partisipan lokal yang menamakan dirinya ’4: 20 Extreme’, Mereka mendaki jalan Baldwin Street untuk bertemu di atas pada 04:20. Menariknya, Hari J berketepatan dengan acara parade dari Universitas Otago. Mereka bersama menghadiri upacara kelulusan mahasiswa sambil menyusuri jalan utama dalam perjalanan mereka menuju perayaan di Town Hall.

Dunedin menjadi kota yang terkenal sejak festival hari J Day yang berlangsung pada tahun 2003. Ketika itu sekitar 50 aktivis berbaris halaman depan kantor polisi Dunedin. Mereka menanam tanaman ganja sambil menghisap ganja sebagai tindakan protes. Acara ini cukup menarik perhatian media lokal maupun internasional karena tidak ada penangkapan yang dilakukan polisi. Kantor polisi di pusat kota Dunedin ini kembali menjadi sorotan media pada hari J Day di tahun 2004 yang mana pada perayaan kali ini di hadiri lebih dari 100 aktivis, sekali lagi tanpa ada penangkapan. Insiden selanjutnya juga diliput oleh media, sehingga komandan area kepolisian Dudedin City, Dave Campbell menegaskan bahwa tidak ada penangkapan dilakukan selama acara tersebut berlangsung dengan alasan, “Masih banyak hal yang lebih penting yang harus kami lakukan” ujarnya di surat kabar harian ‘Otago Daily Times’.

Hari J-Day Internasional thn 2007 di Dunedin menghadirkan pembicara dari bidang politik dan pagelaran musik yang disediakan oleh panitia lokal dan acara ini dihadiri 170 orang. Pada saat menjelang hari J-Day 2008, NORML NZ’s Maryjane Cannabus melakukan tur ke 42 kota antara Auckland dan Dunedin dalam 42 hari untuk memperkenalkan gagasan reformasi hukum marijuana. The Cannabus tiba di Dunedin, sebuah kota di Selandia Baru yang akrab dengan ganja pada tanggal 25 April selama seminggu dalam event ‘Cannabis Awareness Week’ . Kegiatan ini diselenggarakan oleh Otago NORML dengan menampilkan lokakarya publik dan informasi ilmiah. Acara ini mengambil tempat di Otago University. Dalam sebuah meja bundar mereka berdiskusi dengan menghadirkan akademisi dari beberapa universitas, anggota parlemen, dan peneliti kebijakan. Puncak acara Cannabis Awareness Week terjadi hari J-Day tanggal 3 Mei 2008.

Tahun 2008 J-Day di Dunedin sangat ramai meskipun hujan es di pagi hari. Lebih dari 500 pendukung berpartisipasi dalam acara ini, menikmati permainan, hadiah, pidato politik dan musik dari Bushmaster dan Abu Eden.

 New York City, Amerika Serikat

Pada acara Million Marijuana March yang di selenggarakan di New York City tahun 1999, The Village Voice melaporkan jumlah partisipan dalam kegiatan tersebut menurut perkiraan kepolisian dan hitungan penyelenggara acara. Polisi mengatakan jumlah kerumunan berkisar 4000 orang sedangkan penyelenggara mengatakan 20.000 orang.

Dallas, Texas

Perayaan Global Marijuana March di kota Dallas, Texas pada tahun 2008 jumlah peserta yang hadir dua kali lipat lebih banyak dari GMM sebelumnya tahun 2007. Lebih dari 100 peserta berkumpul antara jam 12:00 – 13:00, mereka berjalan dari Earle Cabell Federal Building menuju Commerce St, ke Dealey Plaza, di mana mereka melakukan aksi protes di Grassy Knoll, lalu ke West End, dan bergadung dalam sebuah acara festival di Cinco de Mayo. Mereka kemudian berjalan kembali ke Gedung Federal. Ini diulangi pada jam 15:00. Acara ini disponsori oleh DFW NORML dan pada acara tersebut, Barry Cooper (dosen) mengumumkan pencalonan dirinya sebagai Senat AS dengan platform Pro-Dekriminalisasi (cpt).

Untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan Ganja dan upaya-upaya mereka dalam membuka mata kita soal tanaman ganja bisa kunjungi : http://www.legalisasiganja.com/

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, tahun 1948,  pasal 1, menyebutkan bahwa “Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”.

(Pembatasan atas kebebasan ini, tidak seharusnya merendahkan martabat dan mencabut hak hak tersangka dan terdakwa).

INDONESIA  adalah negara hukum. Oleh karena itu aspek penegakan hukum, yang ditopang oleh komitmen dan profesionalisme institusi beserta seluruh aparat penegak hukum. Dengan mengandaikan kualitas perundang-undangan, berlangsungnya prosedur dan mekanisme penanganan perkara, serta perilaku aparat penegak hukum yang sejalan dengan cita-cita keadilan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia menjadi aspek penting untuk terus menerus dikelola.

Akan tetapi hampir semua kita tahu bahwa dalam praktiknya, justru aspek inilah (hukum, penegakan hukum dan perilaku aparat penegak hukum) menunjukkan betapa rakyat  semakin dijauhkan dari cita-cita keadilan dan penghormatan atas Hak Asasi Manusia.  Berjayanya mafia hukum dan mafia peradilan, mangkraknya sejumlah kasus publik, terus meningkatnya kejahatan korupsi, kian bertambahnya deretan panjang kasus-kasus rakyat kecil dengan kejahatan kecil yang dipidanakan, penyalah gunaan wewenang aparat hingga bentuk-bentuk kekerasan dalam penyelidikan dan penyidikan. Ini semua memperkuat fakta-fakta tersebut.

Di berbagai pengalaman kasus-kasus kriminal, wilayah yang secara sosial berdekatan dengan dinamika kemasyarakatan kita, buruknya system peradilan pidana beserta seluruh proses hukum yang berlangsung di dalamnya, selalu menempatkan pihak-pihak yang berhadapan dengan proses hukum sebagai pihak yang sama sekali tanpa jaminan perlindungan. Terutama dari system, prosedur, dan perilaku aparat penegak hukum.

Oleh karena itu Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Nasional dengan melibatkan kantor PBHI wilayah (PBHI Jakarta, PBHI Jawa Tengah, PBHI DIY, PBHI Sulsel, PBHI Kalbar, PBHI Sumbar),  merumuskan satu agenda program advokasi terhadap Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa di dalam proses hukum.

Isu hak tersangka dan terdakwa tentu hanyalah ruang persoalan kecil dari begitu luas dan rumitnya problema hukum dan penegakan hukum kita. Akan tetapi justru di ruang hak tersangka dan terdakwa inilah, selama ini tersimpan begitu banyak persoalan yang berujung pada belum terpenuhi dan dijaminnya Hak Asasi Manusia serta berbagai bentuk penyimpangan aparat penegak hukum. Terlebih apabila tersangka dan terdakwa adalah tersangka dan terdakwa kasus-kasus kriminal.

Terkait dengan hak-hak tersangka dan terdakwa PBHI setidaknya mencatat sejumlah persoalan yang diantaranya adalah:

Pertama, banyak terjadi peristiwa pelanggaran hak-hak tersangka dan terdakwa yang berada dalam penahanan sebelum persidangan oleh aparat penegak hukum. Penyiksaan dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat merupakan kejadian yang rutin di tempat-tempat penahanan tersangka. Bahkan ketika tersangka akan ditangkap, sering terjadi penggunaan kekuatan dan senjata api, sehingga banyak dari mereka bukan saja menderita luka tembak, lebih dari itu adalah kematian. Penggunaan senjata api pun bisa melukai atau membunuh orang-orang yang tidak terkait kriminal.

Kedua, sudah menjadi kebiasaan, polisi tidak menegaskan tentang hak-hak orang yang ditangkap dan ditahan. Kelemahan administrasi ini memang tidak terkandung dalam KUHAP, sehingga bukan saja hak-hak orang yang ditangkap dan ditahan tidak masuk dalam pandangan resmi polisi, namun juga berakibat terbukanya praktik dan kebiasaan petugas kepolisian untuk merendahkan martabat manusia.

Ketiga, banyak kasus yang dialami tersangka dan terdakwa tanpa memperoleh akses bantuan hukum, sehingga dipastikan sulit untuk merealisasikan suatu peradilan kriminal yang fair. Tanpa terbukanya akses bantuan hukum bagi tersangka kriminal dari kalangan masyarakat bawah atau miskin merupakan indikasi kuat tentang minimnya jaminan perlindungan hukum. Dampak buruknya adalah sering terjadi pemaksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh polisi yang melakukan interogasi terhadap tersangka dan saksi.

Keempat, banyak kasus di mana seseorang yang semula sebagai saksi justru diubah menjadi tersangka. Tidak ada jaminan perlindungan hukum dalam prosedur peradilan, dapat menimbulkan terjadinya penyelewengan. Bentuk penyelewengan dengan cara memaksakan BAP, polisi pun dapat mengubah seorang saksi justru diseret menjadi tersangka. Namun sebaliknya, terbuka pula praktik untuk melemahkan BAP untuk meringankan hukuman atas seorang terdakwa.

Kelima, sering terjadi dalam penahanan tidak ada medical record atas tersangka dan terdakwa. Demikian pula, tersangka yang mengalami penyiksaan, sering diabaikan untuk memperoleh perawatan medis. Tanpa prosedur ini dapat menimbulkan kondisi di mana orang-orang yang ditahan dapat merosot kesehatannya tanpa memperoleh pertolongan medis. Sedangkan dalam kasus penyiksaan, orang-orang yang ditahan dan diinterogasi tidak dapat menunjukkan secara medis bekas-bekas penyiksaan itu.

Keenam, waktu menuju persidangan bisa berlangsung lama, karena penahanan yang diterapkan cenderung bertele-tele. Sering terjadi proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dilakukan penahanan tersangka dan terdakwa dalam waktu yang panjang. KUHAP membenarkan penahanan maksimum 120 hari di kepolisian, 110 hari di kejaksaan, dan 150 hari di pengadilan tingkat pertama. Bila dihitung secara keseluruhan dapat mencapai 380 hari, lebih dari setahun.

Ketujuh, banyak terjadi di mana tersangka yang ditahan tidak dibawa kepada pejabat yang berwenang untuk menentukan penahanannya. Tanpa penentuan oleh pejabat yang berwenang ini dapat mengakibatkan tersangka dan keluarganya menjadi sasaran pemerasan atau bentuk perlakuan buruk lainnya. Para petugas yang menahan tersangka dapat melakukan praktik yang sewenang-wenang.

Kedelapan, sulitnya memperoleh penangguhan dan/atau pengalihan penahanan selama proses penyidikan berlangsung. Kultur untuk menggunakan atau menyalahgunakan wewenang dalam memupuk penghasilan tambahan dan “unjuk kekuasaan” – sebagai pemegang otoritas yang tidak dapat diganggu gugat – yang masih melekat pada petugas penegak hukum menyebabkan orang-orang yang ditahan menghadapi kesulitan untuk meminta penangguhan dan/atau pengalihan penahanan.

Kesembilan, pengujian terhadap prosedur penahanan seseorang hanya bersifat formal administrasi. Bila terdapat kesalahan, hanya diakui saja, namun tidak berefek pada pemulihan hak-hak tersangka. Sebaliknya, petugas penegak hukum yang melakukan penahanan, tetap mengulangi perbuatan mereka. Sehingga apa pun prosedur peradilan kriminal ditempuh untuk menggugat penegak hukum, tetap tidak menjamin orang-orang yang sudah ditahan untuk dipulihkan hak-haknya.

Berdasarkan persoalan tersebut diatas, PBHI merasa perlu mendesakan agenda penting :

1. Melakukan revisi KUHAP yang menjamin perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa, khususnya orang-orang yang ditahan;
2. Mendorong perbaikan institusi, kultur dan perilaku aparat kepolisian dalam menjalankan otoritas, peran dan fungsi sebagai aparat penegak hukum; serta
3. Memajukan kesadaran publik bahwa apa pun yang dilakukan seseorang atas suatu perbuatan kriminal, tidaklah sepantasnya membenarkan praktik dan tindakan yang merendahkan martabat manusia.