UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) memberikan pengertian Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijujung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang (seharusnya) diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia. Dikatakan ‘universal’ karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan pula agama atau kepercayaan spiritualitasnya. Sementara itu dikatakan ‘melekat’ atau ‘inheren’ karena hak-hak itu dimiliki sesiapapun yang manusia berkat kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan manapun. Karena dikatakan ‘melekat’ itu pulalah maka pada dasarnya hak-hak ini tidak sesaatpun boleh dirampas atau dicabut[1]. Sesuai namanya hak asasi manusia, yang mempunyai hak adalah manusia. Di luar individu manusia tidak ada yang mempunyai hak asasi manusia. Dengan dasar ini institusi diluar diri manusia seperti pemerintah, aparat kepolisian, militer atau TNI dan kejaksaan tidak melekat dan tidak memiliki hak asasi manusia, ini karena semua institusi memang bukan manusia kendati dibuat, dioperasikan dan dikendalikan oleh individu-individu manusia, sehingga tidak dikenal hak asasi Negara, hak asasi TNI, hak asasi polisi, hak asasi jaksa[2]. Hak yang melekat dalam diri manusia kemudian secara umum terbagi menjadi hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya (bentuk haknya terlampir).

Manusia sebagai mahkhluk sosial yang hidup dalam kelompok (masyarakat) yang kemudiaan menjadi organisasi yang lebih besar (Negara) dengan menentukan pihak-pihak tertentu yang menjalankan Negara (pemerintah) menjadi suatu institusi kekuasaan tertinggi dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Kekuasaan Negara cenderung mengancam pelaksanaan dan penikmatan HAM. Hubungan Negara dengan manusia (warganegara) harus diatur sebagai alat individu (warganegara) untuk membentengi dirinya dari kemungkinan tindakan Negara yang sewenang-wenang atau kebijakan Negara yang mengabaikan upaya warga memenuhi kebutuhannya. Dalam hubungan Negara dan individu, Negara memiliki tiga kewajiban pokok terhadap hak asasi warganya yakni menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi individu warganya.

Pasca perang dunia kedua, seluruh Negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Pada tahun 1945 telah menyatakan dalam sidang PBB yang dirangkum dalam piagam PBB atas kepercayaan mereka akan hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari pria maupun wanita, dan telah bertekad untuk menggalakan kemajuan sosial dan taraf hidup yang lebih baik di dalam kemerdekaan yang lebih luas. Pada 10 Desember 1948 Majelis umum PBB kemudian memproklmirkan pernyataan umum tentang hak asasi manusia (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)  sebagai satu standar umum keberhasilan untuk semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat dengan senantiasa mengingat Pernyataan ini, akan berusaha dengan jalan mengajar dan mendidik untuk menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya secara universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-Negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan hukum mereka.  Untuk mengikat para Negara peserta, kemudiaan dibentuklah konvensi/ Konvenan internasional sehingga para Negara pihak yang ikut menandatangani (meratifikasi) memiliki keterikatan untuk menjalankan isi konvensi tersebut. Selama ini Indonesia setidaknya sudah meratifikasi beberapa konvensi internasional antara lain Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita melalui UU No 7 Tahun 1984, Konvensi Hak-Hak untuk anak melalui Keputusan Presiden RI No 36 Tahun 1990, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial melalui UU No 22 Tahun 1999, serta dua kovenan besar yakni Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya melalui UU No 11 tahun 2005 dan Kovenan Hak Sipil dan Politik melalui UU N0 12 Tahun 2005. Indonesia juga memasukan norma-norma hak asasi manusia dalam UUD 1945 pasca amandemen, sehingga seluruh kebijakan-kebijakan Negara harus sesuai dengan norma-norma dalam hak asasi manusia. Negara sebagai suatu institusi kekuasaan politik

Pasca reformasi 1998, bentuk kekuasaan terpusat (sentralistik) dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia dengan bentuk Negara kepulauaan melalui berbagai kebijakan salah satunya dengan UU No 32 Tahun 2004, kekuasaan Pemerintah (Pembagiaan Urusan Pemerintah) kemudiaan tidak menjadi monopoli kekuasaan pemerintah pusat melainkan terbagi menjadi Urusan pemerintah di daerah dalam tingkatan propinsi dan urusan pemerintahan dalam tingkat kabupaten / kotamadya. Pemerintah daerah baik dalam tingkatan propinsi maupun daerah masih menjadi satu kesatuan dengan Pemerintah Pusat (Negara), sehingga pemerintah daerah juga memiliki hubungan terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi warganya, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Pembagiaan kewenangan Negara yang dahulu terpusat yang kemudiaan beberapa diserahkan kepada pemerintah di tingkatan daerah propinsi dan kabupaten, menjadi permasalahan dalam hak warga melihat tanggung jawab Negara dalam pelaksanaan kewajiban terhadap hak asasi warganya, seringkali pemerintah berkelit bahwa permasalahan hak warganya bukan menjadi tanggung jawabnya. Banyak permasalahan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam era otonomi daerah, khususnya yang berakiatan dengan pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak-hak warganya. Pemerintah daerah dengan mudah mengeluarkan berbagai kebijakan lokal, melalui peraturan daerah yang membatasi hak warganya untuk memenuhi kebutuhan seperti pelarangan tempat berusaha, tempat tinggal dengan cara melakukan penggusuran melakukan pembatasan wilayah gerak dengan cara penggunaan KTP sektoral sehingga warga yang berhak untuk tinggal dalam suatu wilayah Negara harus terbatasi dengan pola administrasi identitas penduduk. Pemerintah daerah juga seringkali mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendiskriminasi warganya seperti pembatasan ruang bagi perempuan, suku dan agama tertantu.

Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah diharapkan memanikan peran aktif dalam pemenuhan hak warga negaranya karena keterbatasan ketersediaan materi yang dibutuhkan manusia terbatas, pemerintah daerah dengan kewenangan yang dimilikinya harus berperan maksimal supaya setiap warganya dimungkinkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sebagai manusia. Tugas Negara dalam menjamin pemenuhan hak warganya khususnya dalam hak ekonomi sosial dan budaya yaitu (1) memungkinkan setiap warga bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sebagai manusia dengan menjamin akses dan penguasaan sumber-sumber ekonomi, sosial dan budaya tidak terkonsentrasi pada segelintir orang, serta (2) sedapat mungkin mencegah setiap warga kehilangan akses pada sumber-sumber ekomomi, sosial dan budaya seperti kehilangan pekerjaan, kelaparan dan ketidakmampuan membiayai kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan.


[1] SoetandyoWignjosoebroto, Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertian dari Masa ke Masa

[2] Henardi. pelaku pelanggaran HAM

About these ads