Sudah lama mimpi bagi calon advokat untuk menggunakan baju toga, (baik yang baru dibeli maupun yang dipinjem dari rekan/kantornya) pada saat pelantikan dan penyumpahan sebagai advokat. Kenapa hal tersebut terus diimpikan, karena hal tersebut adalah harapan bagi calon advokat untuk dapat dikatakan sebagai advokat, dimana syarat-syarat menjadi advokat telah dipenuhi keculai dilantik dan disumpah oleh organisasi advokat didepan hakim pengadilan tinggi. Tapi sayang itu masih sekedar mimpi.

Sebenarnya perwujudan mimpi tersebut untuk menjadi kenyataan sudah hampir terbuka jalanya, pada Pada 29 Desember 2009, melalui Putusan Perkara No 1010-PUU-VII-2009 UU 18 Th 2009 ttg Advokat mencoba membuka tabir mimpi tersebut dimana mengharuskan bagi PT untuk mengambil sumpah bagi calon advokat tanpa memandang organisasi advokat. (lihat tulisan sebelumnya : MK Memutuskan PT Wajib mengambil Sumpah Calon Advokat http://totokyuliyanto.wordpress.com/2009/12/30/mk-memutuskan-pt-wajib-mengambil-semua-calon-advokat/). Tetapi apa hasil dari putusan tersebut apakah PT langsung mengambil sumpah calon advokat, atau saya yang salah menafsirkan putusan tersebut.

Setelah berdiskusi dengan banyak rekan, beberapa hal bisa saya tarik beberapa permasalahan dalam pengambilan sumpah tersebut:

  1. Putusan MK multi tafsir/membingungkan sehingga sulit dilaksanakan, sehingga perlu kejelasan MK tentang putusan tersebut
  2. MA sebagai lembaga pengadilan tertinggi tidak mau melaksanakan ahasil putusan tersebut (mengingat MK dan MA kedudukannya setingkat)
  3. Terjadi konflik antara MA dan MK mengenai kewenangan (bahasa riangannya anak baru udah ngatur yang senior)
  4. Organisasi Advokat tidak peduli lagi tentang nasib calon advokat
  5. Ketika organisasi advokat mengakui putusan MK tersebut untuk mengajukan ke Pengadian tinggi untuk menyumpah calon advokat, maka dia juga harus membentuk ulang organisasi advokat (bisa merger, akuisisi, atau buat baru) atau membuat konflik organisasi advokat menjadi terbuka.

Beberapa hal yang sebenarnya bisa dilakukan menyikapi permasalahan sulitnya mewujudkan mimpi bagi calon advokat :

  1. Meminta kejelasan terhadap putusan MK kepada Mahkamah Konstitusi yang membuat putusan (mumpung hakimnya lg agak narsis)
  2. Mendudukan bareng pihak-pihak terkait putusan MK tersebut (hakim MK, Pihak MA, ketiga organisasi Advokat yang bertikai)
  3. yang paling minim dan mudah mengirimkan surat kepada organiasai advokat tempat calon advokat akan bernanung, mengenai kejelasan nasib mereka.
  4. atau ada saran lain….??
About these ads